MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dewan berpendapat, sebaliknya pemerintah menggratiskan uang kuliah terhadap anak bangsa itu.
“UKT itu telah menghilangkan tanggung jawab negara mencerdaskan anak bangsa, karenanya saya berpendapat gratiskan uang kuliah yang diberlakukan kepada mahasiswa,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Sabtu (25/5).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Sumut 6 itu, merespon kenaikan UKT berdasarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek.
Disebutkan, kenaikan UKT kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu dimaksudkan untuk menjamin pemerataan bantuan bagi mahasiswa kurang mampu menuai telah reaksi protes dari para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Sumut.
Keputusan itu berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 bagi mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang diterima melalui Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri.
Meski kenaikan berkisar 18 persen, yakni UKT calon mahasiswa baru tahun 2024/2025 adalah Rp 4,5 juta dibanding tahun lalu yaitu Rp 3,8 juta, para mahasiswa tidak melihat urgensi terhadap penyesuaian tersebut.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga berpendapat, program UKT telah menjadikan kampus atau universitas menjadi ajang komersialisasi pendidikan tinggi bagi anak bangsa, yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Sebaiknya pemerintah harus mengembalikan fungsi universitas sebagai serana pendidikan yang lepas dari komersialiasi,” ujar Zeira, yang terpilih untuk ketiga kalinya sebagai wakil rakyat periode 2024-2029 Dapil Sumut 6 Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, itu.
Menurutnya, pendidikan harus disubsidi dan bahkan seharusnya gratis, karena masalah pendidikan dan kesehatan adalah tanggungjawab negara, sehingga pemerintah harus bertanggngjawab penuh dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Dengan pendidikan gratis. semua golongaan masyarakat dapat mengikuti sekolah sampai jenjang universitas dan tidak dihantui beban-beban biaya yang terkesan memberatkan mereka.
Zeira khawatir jika UKT dipaksakan untuk tetap berlaku bagi mahasiswa, hal itu cenderung mengabaikan tanggungjawab negara yang tertuang dalam amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan anak bangsa.
Karenanya, Zeira meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengevaluasi program UKT yang banyak memberatkan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
