MEDAN (Waspada): Polemik Pasar Gambir hingga kini belum mampu diatasi pejabat Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan dalam mengatasi menjamurnya para PKL.
Penertiban yang berulang kali dilakukan Satpol-PP, terkesan hanya sekadar bekerja tanpa adanya solusi jangka panjang.
Alhasil, warga menduga para pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengatasi polemik pasar Gambir, hanya menghabiskan anggaran daerah.
KP, warga Tembung Percut Sei Tuan, mempertanyakan kredibilitas para pejabat yang menangani Polemik Pasar Gambir.
Dia menilai apa yang telah dikerjakan Satpol-PP Deliserdang dalam penertiban terkesan sebatas jalan tanpa adanya efesien hasil kerja.
“Penertiban dilakukan namun tak ada pengawasan setelah itu. Seolah-olah merasa telah berbuat namun faktanya membenturkan antara pelaksana proyek dengan para PKL,” ujarnya.
Kata dia, seharusnya pemerintah dapat dengan tegas mendirikan perda. Apa yang sudah tertuang dalam peraturan daerah harus dapat dilakukan lantaran ada hukum yang menjerat di dalamnya jika tak dilaksanakan.
“Ini saya mendapat kabar bahwa akan adanya bantuan pengamanan dari personel kepolisian hingga TNI untuk mengamankan proses pemagaran pada Rabu. Kalau ini saya melihatnya, yang ada ini membenturkan antara pelaksana dengan PKL,” katanya.
“Apalagi ini Rramadhan, lalu kalau ditertibkan di hari Rabu mendatang, apakah langsung dikerjakan atau hanya penertiban. Ini kan terlalu konyol, yang ada membuat situasi ini semakin keruh. Kalau memang harus dilaksanakan, petugas harus mengawal proyek ini sampai selesai, jika tidak ini menjadi masalah baru,” tuturnya. (m15)
Waspada/Ist
Kondisi kemacetan Pasar Gambir, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, diakibatkan menjamurnya pedagang kaki lima memenuhi badan jalan.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
