BANDA ACEH (Waspada): Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus ) Wilayah Aceh, menggelar kegiatan Fokus Group Discusion (FGD), di Aula Hermes Palace Hotel, kawasan Jalan T Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, terkait penolakan terhadap etnis Rohingya di Aceh.
Untuk diketahui, BEM Nus merupakan salah satu wadah aliansi para pimpinan organisasi/stakeholder mahasiswa, yang memiliki peran penting dalam mengontrol persoalan ditengah masyarakat, pemerintahan. Demikian juga halnya dengan persoalan masuknya etnis Rohingya ke Indonesia, melalui jalur laut menggunakan kapal, yang kian hari semakin meresahkan masyarakat.
Korda BEM Nus Aceh, Muhammad Khalis Kamis (21/3), dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, pada Desember 2023 lalu, BEM Nus Aceh telah melakukan aksi unjuk rasa atau penolakan terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan terhadap lambatnya pemerintah, dalam menyikapi serta tidak ada solusi yang kongkrit pada kasus Rohingya, yang kian hari kian meresahkan masyarakat Aceh khususnya. “Kami dari aliansi BEM Nus, masih konsisten dalam kasus etnis Ronghiya yang masuk secara besar besaran ke wilayah Aceh. Sebelumnya juga, kita telah menyatakan sikap menolak, dengan cara menggelar aksi unjuk rasa bentuk kekecewaan atas lambatnya pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.
Bentuk penolakan itu kembali dilakukan BEM Nus, dengan cara yang sedikit berbeda, yakni menggelar FGD dengan menghadirkan sejumlah pemateri yang konsen dibidang hukum, pengamat kebijakan, hingga unsur pemerintahan. “BEM Nus Aceh hingga Pusat, telah komitmen menyikapi dengan serius persoalan masuknya etnis Ronghiya ke wilayah Aceh melalui jalur laut. Atas hal itu, BEM Nusantara Aceh merespon dengan tegas dan menyatakan sikap menolak, serta meminta pemerintah melalui bidang ke imigrasian, untuk memulangkan kembali para etnis Rohingya, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang besar di tengah masyarakat,” ujar Khalis.
Khalis menambahkan, kegiatan FGD yang dilaksanakan itu, mengusung tema “Refleksi Temu Wicara Terkait Peranan Pemerintah Tentang Langkah Solutif Dalam Menanggapi Kasus Imigran Rohingya.” Dimana, akan melahirkan opsi serta pandangan dan kesepahaman dalam persoalan yang ada. “Diluar sana, cukup banyak berita yang menyudutkan pergerakan mahasiswa. Maka ini forum resmi kita buka, guna menyadarkan masyarakat, bahwasanya mahasiswa dan pemuda punya ide dan komitmen, menjaga keutuhan bangsa dari gangguan asing,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengundang Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Prof Dr Hikmahanto Juwana SH LLM PhdD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Dr M Gaussyah SH MH, serta Direktur pengawasan dan penindakan ke imigrasian Kemenkumham RI Saffar Muhammad Godam.
Selain itu tambahnya, kegiatan yang berlangsung alot turut dihadiri Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, Dirpolairud Kombes Risnanto, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Muhammad Ali Khadapi, As Intel Kodam Iskandar Muda, Kepala keimigrasian Banda Aceh, Kadis Kelautan & Perikanan Aceh, Kadis perternakan Aceh, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh dan sejumlah OKP, hingga lembaga mahasiswa kampus PTN/PTS, yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan yang berada diluar wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, mengikuti FGD itu melalui zoom meeting.
Khalis berharap dengan adanya kegiatan ini, Forkopimda Aceh bersama dengan masyarakat dan mahasiswa, dapat menyatukan pandangan terkait penolakan etnis Rohingya yang mencoba datang ke Aceh, serta mendapat solusi bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, terutama untuk keimigrasian Aceh, agar dapat meningkatkan kerja kerasnya, dalam menyatukan pandangan bersama masyarakat Aceh terkait penolakan etnis Rohingya. “Kita juga menginginkan serta mendukung pihak kepolisian, dalam mengungkapkan semua yang terlibat dalam kasus TPPO. Sikat dan tuntaskan siapa saja yg terlibat demi kedamaian bersama, khususnya kedamaian bagi masyarakat Aceh,” demikian Khalis.(b21)
