JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan capaian realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah belum optimal menjelang akhir tahun 2023. Dari data realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai 64 persen dan pemerintah pusat baru mencapai 76 persen.
“Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan selalu saya telepon Menteri Keuangan , tapi saya enggak telepon Pak Gubernur (Gubernur Bank Indonesia-Red) nanti dikira mengintervensi. Menkeu pasti saya telepon, ini kondisinya seperti apa sebetulnya,” ungkapnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023 di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu malam (29/11/2023)
Presiden ingin para gubernur, bupati dan wali kota mengetahui posisi realisasi belanja pemerintah daerah maupun pusat, sementara waktu akhir tahun ini tinggal sekitar tiga minggu lagi.
Jokowi mengakui terus mengikuti perkembangan belanja daerah maupun pusat kepada Menteri Keuangan. Bahkan ia mengaku bertanya kepada Menkeu terkait penyebab capaian realisasi belanja anggaran yang belum maksimal menjelang penghujung tahun.
Sebelumnya dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jokowi juga menyoroti masalah realisasi belanja daerah dan pusat tersebut. Menurut Jokowi, untuk mengubah cara kerja dalam penggunaan anggaran diperlukan perubahan mindset.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui automatic adjustment. Sehingga orientasi penggunaan anggaran bisa fokus pada hasil yang maksimal bagi masyarakat. Jokowi pun berpesan agar pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pusat.
Presiden mengingatkan, bahwa penggunaan APBD harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunan bisa lebih selaras agar roda perekonomian di daerah tersebut berputar dan tumbuh meningkat.
“Jangan sampai Pemerintah Pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah malah tidak dilakukan. Untuk apa sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi kabupaten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan? Untuk apa? Sudah bikin jalan kota mestinya pemda sambungkan dengan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian, tapi tidak dilakukan,” kata dia.
Jokowi ingin di tahun terakhir pemerintahannya ini, penggunaan anggaran bisa dioptimalkan dan agenda pembangunan dituntaskan sebagai fondasi bagi pemerintahan berikutnya.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar seluruh jajarannya menutup celah penyalahgunaan anggaran dan juga korupsi. Ia pun mengingatkan agar anggaran negara yang diberikan digunakan secara teliti, disiplin, dan tepat sasaran.
“Saya ingin mengingatkan gunakan anggaran yang diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan buka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran. Korupsi apalagi. Tutup celah itu,” tegas Jokowi. (J03)
