JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ( F-PPP), Nurhayati Effendi, menyoroti soal adanya penurunan anggaran kesehatan untuk penanganan masalah stunting.
Menurutnya, pada tahun 2024, anggaran untuk Penurunan Stunting hanya dialokasikan sebesar Rp.45.390.00.000 saja. Padahal, pemerintah sendiri mempunyai target penurunan stunting sampai 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Sangat disayangkan, memang. Tren anggaran kesehatan untuk penanganan stunting mengalami penurunan, seperti yang terlihat dalam program penerima penyedia makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa, (5/9/ 2023)
Sejak tahun 2019, sambung Nurhayati, program penerima penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis mengalami penurunan.
Jika pada Tahun 2019 realisasinya mencapai 521.990 orang penerima manfaat, maka di tahun 2020 realisasinya menurun menjadi 492.700 orang penerima manfaat. Pun dengan tahun 2022, realisasinya terus menurun yang mana hanya menyentuh 246.500 orang penerima manfaat saja.
“Meski pada Tahun 2022 realisasinya meningkat menjadi 430.948 orang penerima manfaat, tetapi pada Tahun 2023 ini realisasinya kembali menurun menjadi 92.477 orang penerima manfaat. Bahkan pada Tahun 2024, targetnya hanya sebesar 45.000 orang penerima manfaat saja,” urainya.
Selain program penyedia makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, program penyedia makanan tambahan bagi anak balita (bawah lima tahun) kurus juga mengalami tren penurunan penerima manfaat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2019, terdapat 1.486.400 orang balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan dari pemerintah. Tetapi satu tahun setelahnya, tepatnya pada Tahun 2020, balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan dari pemerintah turun menjadi 880.000.
Pun dengan Tahun 2021, hanya terdapat 441.000 balita kurus yang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Lagi-lagi, meskipun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan yaitu 574.575 balita, tetapi pada tahun 2023 ini kembali mengalami penurunan yang signifikan, yakni hanya 138.889 balita. Pada tahun 2024 nanti, pemerintah hanya mengcover makanan tambahan bagi balita kurus dengan kuota 100.000 balita saja,” bebernya.
Selain menyoroti soal kasus anggaran kesehatan untuk penanganan kasus stunting, politikus PPP itu juga turut menyoal soal angka kematian ibu dan bayi di Indonesia yang masih tinggi, yakni berada di kisaran 305 kematian dari 100.000 kelahiran.
Menurutnya, tingginya angka kematian ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, karena ini merupakan masalah kemanusiaan yang menyangkut keselamatan ibu dan bayi.
“Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran kesehatan harus difokuskan pada upaya mitigasi terhadap ibu dan bayi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka kematian ibu dan bayi ketika persalinan dapat diminimalisir,” tandas Nurhayati Effendi (JO5)
