MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diharapkan segera mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian Derah (BKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Karena disinyalir, mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, terkait dengan penempatan pejabat. Sehingga terjadi ‘bongkar pasang’ pejabat dalam satu jabatan.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Medan Peduli Foundation Muslim Simbolon, MA (foto), saat berbincang dengan Waspada, Jumat (26/5). Dia menyoroti pelantikan 64 pejabat eselon III dan IV, yang dilaksanakan di Aula T.Rizal Nurdin, di lingkungan rumah dinas Gubsu, sehari sebelumnya.
Dikatakan Muslim Simbolon, sangat terkesan, pengangkatan dan penetapan pejabat Pemprovsu tidak dilakukan dengan penilaian yang benar. Karena pejabat yang baru saja dilantik, sekarang sudah di mutasi pada jabatan lainnya. Bahkan ada yang kemudian di nonjob kan.
Hal ini mengindikasikan bahwa pengangkatan dan penempatan pejabat di lingkungan pemprovsu tidak berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang matang. ‘’Akibatnya, terjadi bongkar pasang pejabat. Belum lagi yang bersangkutan bekerja sesuai bidangnya, sudah dimutasi lagi,’’ katanya.
Salah satu contohnya, kata Muslim Simbolon, pada 2 Maret 2023 Gubsu melantik Budiansyah Hasibuan sebagai Sekretaris Dinas Perikan Sumut. Namun pada pelantikan tanggal 25 Mei 2023, yang bersangkutan di mutasi menjadi Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa pejabat lainnya. ‘’Sangat terkesan terjadi bongkar pasang. Karena belum lama seorang ditempatkan pada posisinya, kemudian sudah dimutasi lagi,’’ ujarnya.
Muslim menduga, hal ini terjadi karena ‘permainan’ dari kepala OPD terkait dengan Kepala BKD, yang mengindikasikan adanya jual beli jabatan.
Karenanya, Muslim berharap agar Gubsu Edy rahmayadi, segera melakukan evaluasi kepada kepala BKD dan OPD terkait, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena kepastian masa jabatan bagi ASN sangat penting, agar terciptanya kenyamanan bagi pejabat yang di lantik untuk bekerja mewujudkan visi misi Sumut Bermartabat.
Muslim Simbolon meyakini benar, Gubsu Edy Rahmayadi, telah memberikan kepercayaan penuh kepada OPD dan BKD untuk menilai kinerja para ASN. ‘’Harusnya penilaian kinerja itu benar-benar dilakukan. Jangan kemudian terjadi bongkar pasang pejabat,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Sumut Sjafruddin, kepada Waspada mengakui adanya pejabat yang baru dilantik, dimutasi kembali. Katanya, itu terjadi karena masih dilakukan penyesuaian-penyesuaian pejabat di tempat yang baru.
Kata Sjafruddin, seperti diketahui, Pemprovsu baru melakukan penggabungan sejumlah OPD. Hal ini menimbulkan konsekwensi terhadap para pejabatnya. ” Artinya, yang tadinya kita kira yang bersangkutan bisa ditempatkan di posisi itu, ternyata tidak bisa. Makanya dimutasi lagi,” katanya. (m07)
