BLANGPIDIE (Waspada): Penegak hukum di ‘Nanggroe Breuh Sigupai’, dalam hal ini penyidik Polres Aceh Barat Daya (Abdya), diminta dalam mengusut kasus dugaan korupsi harus tuntas, tidak setengah-setengah dan tidak ada ujungnya.
Sebagaimana yang diutarakan Miswar SH, Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Selasa (23/5), dalam menanggapi dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdya, dengan modus laporan fiktif dan penggelembungan (mark up) jumlah peserta didik penerima manfaat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), juga dugaan pemangkasan jumlah BOP peserta didik dan tenaga pendidik, yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
Menurut Miswar, dalam penangan kasus dugaan korupsi, penyidik tidak berwenang dalam mengeluarkan pernyataan bahwa kasus yang ditangani tersebut, tidak mengakibatkan kerugian Negara, sehingga kasus itu dihentikan sepihak oleh penyidik. Apalagi katanya, kasus dimaksud belum diaudit oleh lembaga berwenang. “Di Negara kita Indonesia, dikenal ada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit. Di internal pemerintah sendiri ada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PIP), dalam hal ini Inspektorat,” ungkapnya.
Dalam kasus dugaan laporan fiktif dan mark up data penerima manfaat BOP lingkungan Disdikbud Abdya lanjutnya, penyidik Polres Abdya sesuai informasi dan pemberitaan, baru mengajukan permintaan ke Inspectorat Abdya, untuk melakukan audit. “Audit saja baru diminta, belum dilakukan audit. Bagaimana bisa ibu Kadisdikbud Abdya, yang mengaku dapat informasi dari penyidik, bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan kerugian negara. Pernyataan itu masih sangat premature, tidak berdasar,” tegas Miswar.
Untuk itu, sekali lagi Miswar meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Polres Abdya, agar dalam menangani kasus tersebut, benar-benar demi penegakan hukum dan tuntas dilakukan, jangan hanya setengah-setengah, tidak ada ujungnya. “Mari kita kawal penangan kasus ini sama-sama, agar tidak ada permainan nantinya,” ajaknya.
Di lain pihak, anggota DPRK Abdya dari Partai Hanura, Julinardi mengharapkan kepada pihak penegak hukum, jika memang terbukti terjadinya mark up jumlah siswa penerima BOP, maka pihak penegak hukum. “Dugaan kasus ini sangat mencederai dunian pendidikan di Abdya. Ini kasus serius. Penegak hukum harus tegas. Sebagai bagian dari lembaga pengawasan (DPRK), kami pastikan turut mengawal kasus ini,” tegasnya.
Juliardi juga sangat menyayangkan terjadinya kasus dugaan data fiktif dan mark up jumlah penerima manfaat BOP, serta pemotongan BOP peserta didik dan tenaga pendidik tersebut. Hal itu katanya, menandakan bahwa pengawasan di lingkungan Disdikbud Abdya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Jika memang ada pengawasan lanjutnya, saat dinaikkan laporan menyangkut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pihak terkait di Disdikbud, mestinya melakukan verifikasi dan evaluasi, agar tidak dinaikkan data fiktif, juga mark up jumlah peserta didik. “Sekali lagi kami tegaskan, ini merupakan kasus korupsi yang tidak bisa ditolerir. Wajib diusut tuntas,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Oknum pegawai lingkungan Disdikbud Abdya, diduga melakukan penyelewengan anggaran Negara, dengan membuat laporan fiktif dan mark up jumlah peserta didik penerima manfaat BOP.
Dalam menanggapi masalah itu, Kadisdikbud Abdya Gusvizarni S.Pd, membantah dugaan kecurangan itu. Bahkan, pihaknya memastikan tidak ditemukan adanya kerugian Negara, dalam kasus yang sudah ditangani penyidik Polres Abdya tersebut, yang didasari dari informasi yang diterima pihaknya dari penyidik.(b21)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
