MEDAN (Waspada): Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyebutkan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh non pribumi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Dialog Ramadan 1444 Hijriyah yang digelar Asahan Kampungku Community di Café & Resto d’Kuliner AsahanKampungku Jl. Sultan Makmoen Al Rasyid Medan, Minggu (9/4).
Dialog Ramadan yang mengusung tema ‘Puasa Ramadan dan & Silaturrahim’ ini menghadirkan narasumber Prof Ibnu Hajar Damanik, DR HM Jamil, DR Mardianto yang dipandu host DR Sakhira Zandi.
Hadir juga disitu Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, anggota DPRD Sumut Azmi Yuli Sitorus dan Armyn Simatupang, dua mantan Wali Kota Medan Abdillah dan Rahudman Harahap, politisi Fadly Nurzal dan Sigit Pramono Asri (Ketua Dewan Pengawas Asahan Kampungku Community) serta Sultan Kualuh Tuanku Zainul Abidin Mansyur Syah Al Haj.
Lalu hadir Ketua AsahanKampungku Community Medan sekitarnya Muslim Simbolon, ketua panitia acara Aripay Tambunan, tokoh masyarakat Asahan seperti Darwin Marpaung, Agus Salim Sitorus, Nasril A Lubis, Mega Magdalena, Benny HD Pane, Azizul Kholis dan undangan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan bahwa saat ini manusia masuk dalam era pemusnahan peradaban. Aulia pun meminta pemusnahan peradaban ini jangan dianggap enteng.
‘’Saya punya analisa, Kota Medan ini dalam dua puluh tahun yang akan datang, kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru akan dikuasai oleh non pribumi. Warga non pribumi yang akan menjadi Wali Kota Medan,’’ tandasnya.
Warga pribumi yang hidupnya menengah ke bawah tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, ini akan tergerus dan tersingkir. Tugas kita sebagai pemerintah dengan menghambat laju perjalanan dari pada pemusnahan peradaban tersebut. ‘’Ini yang saya analisa. Harus hati-hati kita,’’ ucap Aulia.
Aulia pun menyebut, tiga unsur pemusnahan peradaban ini sudah berjalan. Tiga unsur tersebut adalah unsur keluarga, unsur pendidikan dan unsur tokoh.
‘’Unsur tokoh yakni tokoh yang idealis, pintar dan tokoh yang ingin perubahan ke arah lebih baik akan dibungkam. Sementara pendidikan tidak didapat masyarakat menengah ke bawah. Lalu keluarga disibukkan mencari ekonomi, ibu kerja, bapak kerja, anak dititipkan di sekolah tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Hingga akhirnya terjadilah krisis moral, dimana anak-anak tidak menghargai orangtua. Ini lah kita rasakan saat ini,’’ kata Aulia.
Untuk itu, sebagai bagian pemerintah, Aulia berharap agar semua tokoh, profesor, doktor yang hadir di acara ini bisa membantu dirinya. ‘’Dengan dua tangan bersimpuh tolong bantu kami,’’ tuturnya.
Dialog Ramadan ini dirangkai dengan kegiatan berbuka puasa bersama dan disiarkan secara live oleh WaspadaTV. Pembaca yang ingin menyaksikan pidato lengkap dari tokoh-tokoh yang hadir dapat menontonnya di live youtube WaspadaTV.(m29)
Waspada/Andy Aditya
Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman memberi sambutan di acara Dialog Ramadan 1444 Hijriyah yang dirangkai dengan berbuka puasa bersama di Café & Resto d’Kuliner AsahanKampungku Jl. Sultan Makmoen Al Rasyid Medan, Minggu (9/4).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
Tak pantas jadi Wali kota Medan, kalo punya sifat Rasi kayak gitu.
Kalah Pencitraan, berbahasa apa saja harus dilakukan.
Pak Aulia Rahman yg sy hargai.mohon direvisi bahasa anda mengenai pribumi dan non pribumi.
Anda paham kan definisi dr Bhinneka Tunggal Ika yg dibuat oleh Pahlawan kita.
Ingat sejarah Pak..
Omongan wakil walikota sebagai pejabat negara sangat tidak pantas dan terkesan tidak beradab, sama sekali tidak melambangkan kebhinekaan yg kita banggakan. Istilah non pribumi dan pribumi sudah sangat tidak pantas dipergunakan atau bahkan dilarang. Manusia2 seperti ini sangat berbahaya bila dibiarkan ngebacot seenak jidatnya.
Pernyataan yg rasis, sebutan pri dan non pri sdh dihapus mestinya tdk dikenal lagi, mengapa seorang pejabat publik belum sadar atau tak mau tahu ttg istilah itu dan msh mengemuka. Siapa yg menang dalam persaingan itu lah mengambil kebijakan politik, tanpa harus mempersoalkan asal usul nya di era globalisasi ini. Wakil Walikota bukan mencerahkan malah sengaja memunculkan sentimen ras
Lha ne pribumi bisa membuat medan lbh bgus dan lbh ramah,knp tidak,???