JAKARTA (Waspada): Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sisa cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersil di gudang Perum Bulog per 31 Maret 2023 menipis total sebanyak 245.233 ton.
“Dari cadangan tersebut terdiri dari 233.661 ton (95,29%) merupakan stok CBP dan 11.561 ton (4,71%) stok komersial,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi saat rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (3/4/2023).
Adapun, realisasi pengadaan setara beras dalam negeri 2023, sampai dengan 31 Maret 2023 adalah 86.813 ton yang terdiri dari pengadaan CBP 47.535 ton dan komersial 39.279 ton.
Arief menjelaskan, Pemerintah sendiri telah berupaya untuk meningkatkan pengadaan beras dalam negeri, di antaranya dengan melakukan komitmen pengadaan dengan penggiling atau mitra.
Dari komitmen tersebut, telah diperoleh pengadaan sebesar 60.000 ton. Rencananya, para mitra penggilingan akan memasok beras ke gudang Perum Bulog hingga 30 April 2023.
Arief mengungkapkan, para mitra penggilingan saat ini belum bersedia untuk berkomitmen dalam jumlah besar lantaran bahan baku yang masih terbatas dengan harga yang masih di atas harga pokok penjualan (HPP).
Perlu diketahui, pengadaan sebesar 60.000 ton itu akan diisi oleh 25 penggiling padi yang telah sepakat memasok gabah/berasnya ke Bulog, yaitu PT Belitang Panen Raya sebanyak 1.000 ton, PT Buyung Putra Pangan Sumsel 5.000 ton, PP Putra Mandiri Lampung 3.000 ton.
Disusul PT Autum Agro Industri Lampung 2.500 ton, dan PT Wilmar Padi Indonesia 5.000 ton. Lalu, PB Padi Jaya 2.000 ton, CV Affi Jaya Abadi 5.000 ton, CV Lumbung Padi 2.000 ton, PB Multi Niaga 500 ton, CV Sandi Jaya Indramayu 2.500 ton, dan UD Hasil Bumi Tegal 4.000 ton.
Selanjutnya, UD HP Putra Semarang 1.000 ton, UD Wiwid Putra Surakarta 1.000 ton, UD Barokah Sleman 1.000 ton, UD Sri Rahayu 1.000 ton, PT Daya Tani Sembada Ngawi 3.000 ton, PT Surya Pangan Semesta Kediri 5.000 ton, dan PT Abdi Langgeng Gemilang 2.500 ton.
Kemudian, UD Gista Jaya 5.000 ton, UD Maju Mapan 5.000 ton, PT Sinar Makmur Komoditas 500 ton, PT Ratu Makmur Abadi 500 ton, CV Samudra 500 ton, PB Rahma 35 1.000 ton, dan UD Garuda 500 ton.
Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog rencananya akan mengimpor sebanyak 500.000 ton beras dalam waktu dekat ini dari beberapa negara yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan India.
Impor beras dilakukan dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) dan program bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada Maret-Mei 2023.
Pemerintah pada tahun ini menugaskan Bulog untuk impor beras 2 juta ton. Dari total tersebut, impor 500.000 ton beras diminta direalisasikan secepatnya.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal, mengungkapkan pihaknya masih menunggu surat izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian (Kementan).
“Hingga saat ini, persyaratan teknis dari kedua kementerian tersebut masih belum terbit. Kabarnya sedang dalam proses penyelesaian administrasi,” ungkap Awaludin, Rabu pekan lalu, (29/3/2023).
Dia menuturkan Bulog akan mengimpor beras dari 4 negara untuk memenuhi target tahap awal sebesar 500.000 ton.
Dia dikatakan, beras akan didatangkan dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan India. Namun belum bisa dipastikan kapan beras impor sebanyak 500.000 ton akan tiba di Indonesia.
Untuk diketahui, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Penugasan diberikan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dari jumlah tersebut sebanyak 500.000 ton harus didatangkan secepatnya.
“Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” tulis salinan surat tersebut, Senin (27/3/2023).
Dalam salinan surat tersebut juga bahwa tambahan pasokan beras ini dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan sosial berupa beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya. (J03)
