KUTACANE (Waspada): Berbagai kalangan mendesak Penjabat Bupati Drs. Syakir M.Si, agar peduli dan mempercepat proses lelang ratusan paket proyek 2023 di Aceh Tenggara, yang berasal dari berbagai sumber dana.
Pasalnya, akibat sikap kurang peduli dan terlambatnya proses lelang ratusan paket proyek, dikhawatirkan akan terjadi lagi kejadian seperti tahun sebelumnya, yakni pengembalian dana proyek ke pemerintah pusat karena tak cukupnya limit waktu pekerjaan.
Jupri R, salah seorang aktivis di Aceh Tenggara mengaku prihatin dan heran melihat lambannya proses lelang terhadap paket proyek yang berasal dari berbagai sumber dana tersebut, mulai dari sumber dana DAU, DAK dan sumber dana DOKA 2023.
Faktanya, sampai akhir Maret ini, baru ada 7 paket proyek rehab rekon dari sumber dana APBN yang telah dilelangkan pihak UKPBJ Pamkab Agara, selebihnya belum jelas kapan akan dilelang atau ditenderkan, padahal waktunya semakin sempit menyusul banyaknya tahapan proses yang harus dilalui.
Informasi yang pihaknya terima dari berbagai sumber , ujar Jupri, jangankan melelang ratusan paket proyek tahun 2023 yang masuk ke Aceh Tenggara ini, untuk penanyangan paket proyek lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP) juga masih sangat rendah, apalagi penetapan jadwal lelang paket proyek 2023 ini.
Sebab itu, wajar saja banyak kalangan yang pesimis jika paket proyek tahun 2023 akan dikerjakan selesai tepat waktu, bahkan ada lagi yang menengarai jika kondisinya masih seperti sekarang ini, akan ada dana puluhan miliar lagi yang harus dikembalikan pada Negara karena pekerjaan diprediksi tak selesai tepat waktu.
Dalam keadaan normal saja, setelah paket proyek dikirimkan OPD tayang melalui SIRUP, masih membutuhkan proses yang panjang, mulai dari penyusunan penyiapan dokumen seperti HPS, KAK, Spek dan juknis, lalu dilanjutkan dengan lelang, namun jika ada sanggahan, belum juga bisa dibuatkan kontraknya karena harus menunggu keputusan hasil sengketa.
“Inilah yang menyebabkan banyak pihak pesimis jika banyak paket proyek tahun 2023 ini dikerjakan tak sesuai limit waktu yang ditentukan, bahkan dana kegiatannya harus dikembalikan pada pemerintah,” sebut Jupri.
Di sinilah peran aktif dan sikap lugas, tegas dan sikap berani maupun kepedulian Pj Bupati Syakir sangat dibutuhkan, dan bukan hanya berkutat pada kegiatan rutinitas ratap-rapat saja tanpa solusi dan tindakan nyata untuk kemajuan daerah dan proses pembangunan di bumi Sepakat Segenep.
Melihat kondisi lambannya proses lelang paket proyek 2023 tersebut, Pj Bupati Syakir, kata Jufri, seharusnya menegur dan mengingatkan serta memerintahkan pihak OPD, segera mengirimkan data paket proyek pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), agar paket proyek dari berbagai sumber segera dilelang, karena itu Pj Bupati harus sigap dan bijak menyikapi situasi yang berkembang di Agara.
Pj Bupati Drs.Syakir.M.Si melalui Kabag UKPBJ, Sapta Marga.ST kepada Waspada, Jumat ( 31/3) membenarkan sampai saat ini OPD yang mengirimkan data ke SIRUP yang dikelola UKPBJ baru mencapai 30 sampai 40 % dan pada awal April nanti diupayakan semua paket proyek telah diumumkan di SIRUP.
Sapta juga berjanji, pada akhir April ini 40 – 50 % paket proyek yang ada di Aceh Tenggara yang berasal dari berbagai sumber tersebut, sudah ditayangkan atau dilelang pihak Pemkab Agara melalui bagian UKPBJ Setdakab.
“Jadi keterlambatan penayangan paket proyek pada SIRUP dan proses lelang, bukan karena Pj Bupati, namun karena lambannya pihak OPD mengirimkan data paket proyek 2023 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikelola pihak Pemkab melalui bagian UKPBJ Setdakab Aceh Tenggara,” jelas Sapta Marga. (cseh)
