BINJAI (Waspada): DPRD Kota Binjai menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2022, Selasa (28/3) pagi.
Hadir pada rapat paripurna Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta pimpinan OPD, camat, lurah, dan Forkopimda.
Pada kesempatan itu, anggota DPRD Binjai menyoroti minimnya pendapatan asli daerah (PAD), proyek multi years, hingga buku APBD tahun 2023 yang tak kunjung dicetak.
Seperti yang disampaikan Ardiansyah, anggota DPRD Binjai dari Fraksi PAN. Menurutnya, APBD Kota Binjai sudah disahkan pada November 2022 lalu. Namun, sampai saat ini buku APBD belum dicetak dan diserahkan kepada DPRD. “Tugas dewan juga pengawasan, bagaimana melakukan pengawasan kalau APBD yang menjadi pedoman tidak diserahkan,” tegas Ardiansyah dalam pandangan umumnya.
Selain itu, Ardiansyah juga menyoroti dua proyek multi years, yakni perbaikan Jalan Umar Baki dan pembangunan Masjid Quran Center di Tunggurono. “Seperti apa pembangunan ini sekarang. Kami tidak mau proyek ini terhenti atau menjadi proyek mangkrak tanpa kepastian,” sebutnya.
Ardiansyah juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diinformasikan belum dicairkan. “Kenap ini belum dibayarkan. Padahal sudah mendekati Idul Fitri, mohon penjelasan dari wali kota perihal apa yang menjadi catatan kami ini,” tuturnya mengakhiri.
Pandangan umum juga disampaikan Hasian Siregar dari Fraksi Demokrat dan Khairil Anwar Fraksi PKS. Kedua anggota dewan ini lebih menegaskan terkait peningkatan PAD, dengan harapan Binjai dapat bangkit dari kota kecil menjadi kota sedang.
Menanggapi pandangan umum anggota dewan, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan PAD dari sektor pajak, retribusi dan lainnya. “Data nama-nama warga tunggak pajak ada sama kami. Kami sudah buat MoU dengan kejaksaan untuk membuat langkah hukum terhadap penunggak pajak. Penunggak pajak akan kami surati dulu, kemudian akan ditagih dari rumah ke rumah,” beber Amir.
Terkait TPP belum dibayar, Amir menegaskan, bahwa sebagian pegawai sudah menerima. “TPP sudah dibayar, ada beberapa OPD yang belum karena keterlambatan dari bendahara. Karena itu masing-masing pimpinan OPD agar mendorong bendahara membuat usulan pencairan,” harapnya.
Untuk proyek multi years, Amir menyebutkan, pihaknya sudah membuat MoU dengan kejaksaan dalam hal pengawasan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit keuangan. “Rencananya, Masjid Quran Center dan Pasar Tavip akan diresmikan oleh presiden,” cetus Amir.
Dari jawaban itu, Amir tidak menerangkan terkait buku APBD. Lantas, Ardiansyah meminta untuk dijelaskan. Kemudian Amir menjawab dengan ringkas. “Untuk buku APBD, Insya Allah dalam waktu dekat akan kami buat dan kami serahkan,” sebutnya.(a34)
