LANGSA (Waspada) : Sebanyak 150 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Langsa mengikuti Sosialisasi Standarisasi dan Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK), di Aula Hotel Harmoni lantai III Langsa, Jumat (3/3) siang.
Acara sosialisasi ini terselenggara antara BSN dan juga menggandeng anggota DPR-RI, dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim SHI MM.
Dalam arahannya, Anggota DPR-RI, Muslim, kiranya peserta yang ikuti sosialisasi ini dengan baik, karena selain mendapat ilmu yang berguna juga dihadirkan pemateri yang andal serta ilmu cukup mahal.
“Berharap peserta yang ikut ini menjadi motor penggerak UMKM di kota Langsa dan bisa menularkan ke semua pihak,” pinta Muslim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Aceh itu.
Lalu, Kota Langsa adalah kota destinasi wisata dan ada wahana wisata seperti hutan mangrove juga hutan kota makanya para pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar keberadaannya diakui, oleh karenanya kehadiran BSN dalam sosialisasi ini memilik arti tersendiri.
Kemudian, para pelaku usaha harus visioner dalam menghadapi tantangan saat ini dan jangan bosan untuk belajar via android karena android yang kita punya sebagai maha guru saat ini.
Ketua panitia, Muhammad Bayu Setiawan SE, dalam laporannya mengatakan terselenggaranya sosialisasi ini inisiasi antara anggota DPR RI, Muslim dan juga Badan Standardisasi Nasional (BSN) Republik Indonesia.
Adapun peserta yang hadir 150 orang dari unsur UMKM seperti pelaku kuliner, fashion dan kerajinan dari Kota Langsa,
“Berharap acara ini tertib dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui standarisasi UMKM di Kota Langsa, berharap dapat menyimak kegiatan ini dan sangat penting dipetik ilmunya,” kata Bayu.
Selanjutnya, Bang Muslim juga berkomitmen untuk terus meningkatkan SDM dan juga mencerdaskan generasi bangsa, karena ketika SDM yang mumpuni maka UMKM dapat bersaing dengan yang ada di pulau Jawa sana.
“Komitmen yang kuat Bang Muslim adalah membangun SDM dan terus mendorong anak milenial menjadi pelaku usaha yang terus mendapat mensupport hingga go nasional bahkan go internasional,” imbuh Bayu didampingi Tenaga Ahli (TA), Muhammad Rizal SE dan lainnya.
Sementara itu, mewakili dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Dea Winiarti, S.si, MKM, M. Biomed.Sc, PhD, dalam paparanya menyatakan bahwa setiap UMKM perlu standarisasi sebuah usaha dan juga NIB.
“NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya,” tukas Dea. (crp)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
