Infrastruktur lainnya dibutuhkan dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini yaitu semua sistem berbasis digital dimulai dari infrastruktur pembangunan sarana digital, sarana komunikasi dan telekomunikasi mulai dari tingkat pemerintah terkecil yaitu desa sampai dengan yang paling tinggi yaitu pemerintah pusat
Sepertinya korupsi selalu menjadi topik yang cukup hangat untuk selalu dibicarakan. Lembaran baru 2023 baru saja dibuka dan pembukaannya diawali dengan berita penangkapan Lukas Emembe oleh KPK karena kasus korupsi. Boleh jadi masyarakat mungkin telah bosan dengan pertunjukan film korupsi ini yang sepertinya tidak akan berkesudahan.
Jika kita kilas balik studi tentang korupsi oleh seorang ekonom Amerika Robert Klitgoard tahun 1988 dapat dirangkum bahwa faktor-faktor yang menjadi stimulusnya korupsi dibuat dalam suatu rumus dan sudah terkenal yaitu Korupsi = Monopoli + Kebebasan Bertindak – Akuntabilitas.
Robert Klitgoard juga membuktikannya bahwa efek destruktif dari korupsi dan juga menunjukkan bagaimana penyuapan, pemerasan, penipuan, suap dan konspirasi telah menyebabkan ekonomi menjadi tertinggal, dan tidak terkendali pengaruh oligarki dan ketidakstabilan politik.
Rumus korupsi yang dimaksud menjadi suatu gambaran dalam melakukan analisis tingkat pengaruh berbagai faktor dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam mencari metode dan alat yang efektif dalam “menumpas”-korupsi, sehingga korupsi dapat direduksi di Indonesia. Salah satu metodenya adalah memperbanyak pengembangan teknologi digitalisasi dalam berbagai hal untuk suatu tranparansi..
Korupsi memang sulit untuk dihentikan, dan sepertinya tidak ada negara yang memiliki kekebalan terhadap serangan korupsi ini, Indonesia termasuk salah satunya. Banyak penyebab korupsi tumbuh begitu subur di Indonesia dan diantaranya adalah adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, membuat kebijakan publik yang kurang efektif dan tidak adil, menggunakan uang pembayar pajak dari berbagai sektor secara tidak transparan dan tidak akuntabel, selain itu ada juga oknum masyarakat yang mempengaruhi, atau mencoba untuk mempengaruhi pejabat publik agar menggunakan jabatannya dengan cara illegal dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pejabat publik, salah satunya adalah melakukan penyuapan.
Masih banyak lagi praktek-praktek korupsi yang dilakukan dengan kesadaran tanpa memikirkan dampak bagi semesta alam raya. Korupsi telah menjadi masalah yang besar dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, dan pemerintah yang bersih. Banyak upaya yang telah dilakukan agar korupsi tidak menjalar turun temurun, namun belum ditemukan ramuan yang mujarab agar praktik korupsi tersebut bisa dihentikan. Berbagai regulasi telah dibuat, sanksi dan hukuman maupun yang sejenisnya namun belum mampu menghentikan kuatnya akar korupsi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Boleh jadi akan berkurang atau berhenti jika sangsi hukuman mati diterapkan di Indonesia bagi koruptor seperti yang diterapkan di Cina dan tentunya untuk melahirkan regulasi hukuman mati terhadap koruptor diperlukan keberanian dan kajian yang mendalam.
Walaupun terkesan agak sulit untuk direduksi namun perkembangan teknologi yang berbasis digital, maka sudah saatnya mengimplementasikan teknologi digital kedalam berbagai lini layanan dan bidang atau dengan kata lain melakukan transformasi digital sebagai taktik anti-korupsi secara global, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik. Setidaknya ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan dalam kaitannya deng tranformasi digital untuk mereduksi parktek korupsi di Indonesia yaitu:
Pertama dengan terus mengembangkan dan mengaktifkan kembali e-government secara berkesinambungan agar semua layanan yang dilakukan oleh pemerintah berprinsip pada keterbukaan, transparan dan akuntabel serta kesetaraan dan pemerataan semua akses layanan public dapat diberikan dengan kualitas yang tinggi, baik itu informasi maupun layanan publiknya. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena berdasarkan E-Government Survey 2022 Indonesia berada pada posisi 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hasil ini merupakan capaian yang membanggakan karena tahun sebelumnya Indonesia berada peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki dan melakukan penguatan aspek tata kelola, layanan dan sumber daya manusia.
Sehingga ke depannya tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam E-Government Development Index (EDGI) yang meliputi indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI) dapat dinaikkan lagi sehingga target “The Future of Digital Government” yang dijadikan sebagai tema survey tahun 2022 akan dapat dicapai pada tahun 2023 ini.
Kedua melakukan keterbukaan data dan informasi. Hal ini sangat penting. Karena ketika praktik keterbukaan data dan informasi dilakukan maka tingkat transparansi dan akuntabilitas berbagai layanan juga akan meningkat. Melaui keterbukaan data dan informasi maka data-data dan informasi yang terkait data pengadaan anggaran, tanah kepemilikan, pendidikan dan kedokteran, statistik kejahatan, laporan keuangan instansi pemerintah dan negara, kontrak pemerintah, pengadaan melalui pelelangan, statistik lingkungan dan lain sebagainya akan diketahui secara gamblang oleh masyarakat.
Sehingga ketika ada yang berniat untuk melakukan korupsi akan berpikir-pikir terlebih dahulu. Keterbukaan data dan informasi tentunya bisa lebih nyaman dilakukan melalui teknologi digital dimana teknologi wensite akan berperan penting untuk wadah keterbukaan data dan informasi pemerintah, sehingga jika ini telah dilakaukan maka salah satu konsep “pemerintah terbuka” akan dapat diwujudkan.
Ketiga adalah membangun infrastrukur dan struktur berbasis digital sebagai salah satu alat anti korupsi. Pastinya berbeda negara akan berbeda infrastruktur antikorupsinya. Indonesia misalnya telah memiliki lembaga khusus yaitu KPK yang selama ini telah memberikan andil yang besar dalam pemberantasan korupsi, Namun infrastruktur lainnya dibutuhkan dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini yaitu semua sistem berbasis digital dimulai dari infrastruktur pembangunan sarana digital, sarana komunikasi dan telekomunikasi mulai dari tingkat pemerintah terkecil yaitu desa sampai dengan yang paling tinggi yaitu pemerintah pusat.
Keempat adalah penggunaan teknologi blockchain, walaupun bukan hal baru namun penggunaan blochain diyakini dapat mereduksi tingkat korupsi, misalnya dalam proses pengadaan dimualai pada tahap perencanaan, pejabat publik membuat kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk menilai perusahaan yang melakukan penawaran. Pada tahap evaluasi penawaran, pejabat publik memberikan nilai kepada perusahaan dengan menggunakan kriteria evaluasi sebagai rubrik mereka.
Tanpa transparansi, ada banyak peluang bagi pejabat publik yang berkompromi untuk melakukan kecurangan hasil proses evaluasi. Kriteria evaluasi dapat diubah secara retroaktif atau tawaran perusahaan diubah, namun dengan penerapan blockchain dapat menjamin setiap perubahan bersifat publik, informasi asli disimpan dan ada catatan siapa yang membuat perubahan namun agar blockchain ini berjalan harus dibarengi dengan pengadaan infrastruktur digital yang sesuai standar, regulasi yang memiliki kekuatan, dan literasi digital agar blockchain benar-benar menjadi alat dalam mereduksi korupsi.
Akhirnya harapan bersama bahwa korupsi dapat dieliminir di Indonesia agar keadilan dan kesejahteraan dapat segera terwujudkan, namun untuk melawan korupsi tentunya tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada perubahan budaya, organisasi, dan operasional dalam suatu institusi serta perubahan pola piker dari seluruh pelaksana layanan dalam suatu institusi.
Penulis adalah Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
