PRESIDEN Joko Widodo resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali, Indonesia pada 16 November 2022 yang ditandai dengan penyerahan palu dari Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang selanjutnya memimpin Presidency G20 (Group of Twenty) pada 2023.
Presidensi G20 Bali, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger (Sembuh Bersama, Sembuh Lebih Kuat) banyak catatan yang menarik dari hasil kesepakatan KTT G20 Bali untuk kemajuan ekonomi global terkhusus Indonesia sebagai tuan rumah.
Terdapat 52 poin penting hasil kesepakatan, pembahasan utama diantara perang, pangan, perdagangan, perubahan iklim, digitalisasi, tujuan pembangunan berkelanjutan, ekonomi, keuangan, pendidikan dan kepemimpinan.
Penulis dengan ini beranggapan, apakah Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah KTT G20 lewat hasil kesepakatan bersama? Atau hanya diuntungkan secara catatan tertulis bukan diuntungkan sebagai pengambilan kebijakan untuk kemajuan ekonomi Indonesia?
Perang
Presidensi G20 Bali, sepakat dengan pembahasan penyebab kehancuran ekonomi yang diakibatkan Covid19, belum usai pandemi secara global terjadi letupan keras konflik perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan rantai pasokan pangan terhambat, meningkat inflasi, risiko stabilitas keuangan dan memperbesar jurang krisis ekonomi global.
G20 menyadari betul forum ini bukanlah penyelesaian keamanan, tetapi akibat perang dan keamanan menyangkut konsekuensi signifikan terhadap ekonomi global. Penyelesaian konflik secara damai, melalui diplomasi dan dialog. Zaman sekarang tidak boleh perang (Today’s era must not be of war).
Ekonomi dan Keuangan
Komitmen G20 dalam mengatasi krisis ketahanan pangan, membangun teknologi inovatif dalam sistem pertanian.
Indonesia diketahui sebagai negara penghasilan komoditas pertanian paling banyak diproduksi adalah kelapa sawit tercatat sebesar 256,5 juta ton pada 2020 berdasarkan data Food dan Agriculture (FAO).
Selain sawit, Indonesia juga dikenal dengan lumbung padi Asia Tenggara bahkan dunia. Data FAO mencatat 54,6 ton pada 2020, komoditas lainnya seperti jagung, tebu.
G20 meminta FAO mengkaji sistem pendanaan harga pupuk dunia dengan besarnya permintaan. Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan dalam kondisi krisis dan menyesuaikan harga pupuk nasional dibawah harga pupuk dunia, agar petani kecil merasakan dan mengetahui dampak kebijakan pemerintah pro rakyat di forum G20.
Ketetapan G20 memperjelas ketegasan untuk sistem perdagangan multilateral (MTS) secara regulasi dengan WTO. Selain kepentingan bersama G20, Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional dalam regulasi perdagangan multilateral, sebab Indonesia tiga tahun terakhir kalah jauh dengan negara tetangga soal neraca perdagangan dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Kambo US$ 481,80 juta, Filipina US$ 7330,40 juta, Myanmar US$ 956,40 Juta sementara Indonesia US$ -59,30 juta.
Indonesia harus memanfaatkan momentum dengan kerjasama multilateral dalam pembangunan teknologi inovatif untuk sistem pertanian dan perdagangan karena problem indonesia saat ini, yaitu teknologi dan sumber daya manusia dalam sistem pertanian dan perdagangan. Dengan teratasi problem besar, tanpa dipungkiri Indonesia akan menjadi negara maju dan berdikari pada sektor pertanian dan perdagangan.
Lembaga Ekonomi Perdagangan (Trading Economics) mencatat pertumbuhan ekonomi Asean di tujuh Negara pada Triwulan III (Y on y) seperti Malaysia sebesar 14,2%, Vietnam 13,67%, Filipina 7,6%, Indonesia 5,72% Thailand 4,5%, dan Laos 3,5%.
Melihat data ini cukup baik, tetapi perlu diketahui Indonesia adalah negara penghasil komoditas dibandingkan dengan tujuh negara tersebut seharusnya Indonesia paling tinggi pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus mendukung kerangka kerja inklusi keuangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, produktivitas dalam memanfaatkan digitalisasi.
Prinsip tingkat tinggi G20/OECD diperbarui tentang pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Optimisasi Indonesia mendorong G20 pembiayaan Investasi untuk UMKM, peran UMKM terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) mencapai 60,5%, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
UMKM adalah budaya perdagangan Indonesia, maka dari itu kebijakan Indonesia harus mendorong negara G20 untuk benar dan komitmen jangka panjang dalam pembiayaan UMKM demi meningkatkan ekonomi hijau, ekonomi biru, keterbukaan untuk lapangan kerja baru dan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
Kesepakatan G20 pembentukan dana perantara keuangan baru untuk PPR Pandemi (Dana Pandemi) agar mitigasi krisis kesehatan terjadi lagi secara global, karena pelajaran penting bagi para pemimpin negara mengatasi Covid19.
Di samping itu harus mempersiapkan dana untuk kesehatan, saat ini dana pandemi terkumpul dari donor berjumlah US$ 1,4 miliar, dan para pemimpin negara, WHO dan donor berkolaborasi dalam mempersiapkan dana pandemi untuk jangka panjang. Tidak akan mungkin tercapainya tujuan G20 dalam mengatasi krisis ekonomi global jika krisis kesehatan masih melanda dunia.
Pendidikan Dan Kepemimpinan
Akses ke pendidikan adalah hak asasi manusia dan alat penting untuk pemulihan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. G20 sepakat menyambut baik hasil Transforming Education Summit. OECD dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 pada kategori membaca, matematika, dan sains.
Terdapat 77 negara dengan data tingkat kualitas pendidikan, Indonesia menempati posisi 72 dengan nilai membaca 371, matematika 379, sains 396 dan kalah dengan negara Asean lain, seperti Singapura posisi ke 2, Malaysia posisi 56, Brunei Darussalam posisi 59, Thailand posisi 66, Filipina pada posisi 77 terakhir dan Cina menempati posisi pertama.
Data PISA menunjukkan ketertinggalan pendidikan Indonesia, hal ini jadi evaluasi dan kebijakan reformasi pendidikan.
Indonesia harus berkolaborasi dengan negara G20 dan mengambil kesempatan emas sebagai Transformasi Pendidikan berkemajuan sesuai dengan kesepakatan.
Tingkat pendidikan yang maju akan menghasilkan pemimpin berkualitas dan anti budaya korupsi. Slogan Indonesia Maju akan tercapai jika Indonesian Leader mampu mengambil dan mengimplementasikan kebijakannya lewat kesepakatan G20 melalui kerja sama multilateral yang menguntungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penulis Alumni Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU Medan).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
