Medan (Waspada) Politik anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus berkeadilan. Yaitu mampu memberikan porsi yang adil bagi semua pihak, dan yang lebih penting lagi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam dialog refleksi akhir tahun Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut di Sekretariat KAHMI, Komplek Tasbih Blok 00 No 3 Medan, Jumat (30/12/2012).
Dialog yang dipandu Agus Salim Ujung ini menampilkan narasumber politisi senior H Fadly Nurzal SAg, Dekan Fisip USU Dr Hatta Ridho SSos MSP dan anggota DPD-RI, H Faisal Amri SAg MAg.
Pada dialog bertema “Ekonomi Politik 2022, Menyongsong Tahun Politik 2024”, Fadly Nurzal mengemukakan, semua kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur, memiliki dampak ekonomi.
“Namun, yang perlu kita cermati, apakah dampak ekonomi pembangunan tersebut, turut dirasakan rakyat, manfaatnya atau tidak,” kata mantan anggota Fraksi PPP DPR-RI ini.
Dari segi stabilitas politik, sebut mantan Ketua DPW PPP Sumut ini, selama penerintahannya, Presiden Joko Widodo memang berhasil mewujudkan ketenteraman politik.
“Tetapi, di sisi lain, dari segi ekonomi, belum telihat kemajuan signifikan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Fadly.
Hal senada dikemukakan Faisal Amri. Sebagai anggota Komite IV DPD-RI, dia menilai, masih sering ditemukan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses ekonomi.
Misalnya dalam hal distribusi dan pemanfaatan dana desa, belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa. “Begitu juga dalam hal akses perbankan, masyarakat sering merasa dipersulit,” ungkapnya.
Sementara Hatta Ridho, ekonomi politik sangat tergantung kepada politik anggaran. “Karenanya, politik anggaran tidak saja harus bisa memperkuat demokrasi, tapi juga harus bisa menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Pasalnya, kata Ridho, kualitas demokrasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara saja, masih lebih rendah dibanding Malaysia dan Timor Leste. “Ke depan, anggaran untuk parpol misalnya perlu ditingkatkan,” katanya.
Terkait dengan dialog ini, Sekum KAHMI Sumut Dadang Pasaribu mengatakan, pihaknya merasa perlu menggelar diskusi seputar ekonomi politik menyambut kehadiran tahun politik 2024.
“KAHMI Sumut berkepentingan, agar pemerintah, utamanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu memaksimalkan alokasi APBD untuk kepentingan rakyat, dan tidak memanfaatkannya untuk ajang kampanye politik menjelang 2024,” tegasnya.
Hadir dalam dialog ini Presidium Forhati Sumut Yenny Susanti Siregar, Serasi Malem Sitepu, dan sejumlah pengurus KAHMI Sumut di antaranya Prof Lusiana Andriani Lubis, Usman Hasibuan, Muazzul, Budi Ristianto, Borkat Hasibuan, Habib, Mansyur dan lainnya.(cpb)
tks foto
Sekum KAHMI Sumut Dadang Darmawan Pasaribu dan jajaran pengurus diabadikan bersama narasumber, Fadly Nurzal, Faisal Amri dan Hatta Ridho, usai dialog
