MEDAN (Waspada): Masalah Tim Bayangan Kemendikbud menyita perhatian Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian (foto)
Anggota Komisi B dari Fraksi PKS itu menyampaikan pandangan dan kegundahannya kepada wartawan di sela-sela kegiatan Rapat Kerja DPRD Sumatera Utara di Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, Selasa 27 September 2022.
Legislator yang juga seorang guru bersertifikat dan praktisi Pendidikan ini terus terang menyatakan tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah pusat (Menteri Pendidikan) yang mempekerjakan 400 orang khusus sebagai Tim Bayangan.
Disebutkan, mereka katanya bertugas untuk program-program IT (Information Technology) untuk Kependidikan, yang dibiayai oleh APBN dan nilainya tentunya tidak kecil.
“Kenapa harus ada tim bayangan? Apakah ASN-ASN di Kemendikbud itu tak ada yang tahu IT? Saya pikir tidak begitu. Setahu saya yang diangkat jadi ASN di Kemendikbud itu banyak juga yang berlatar belakang IT, jadi kerja mereka apa?,” tanya Ahmad Hadian.
Harusnya, tambah Hadian, Mendikbud mengoptimalkan kinerja, tugas dan fungsi aparat yang sudah ada.
“Kalau dirasa mereka belum menguasai sesuatu hal, ya dilatih… bukankah anggaran untuk itu ada tersedia?,” ujarnya.
“Jangan pula program Tim Bayangan ini kelak hanya jadi produsen aplikasi-aplikasi dan sistem-sistem yang nantinya diwajibkan dilaksanakan di satuan pendidikan,” sambungnya.
Saat ini, guru-guru kita sudah cukup dibikin lieur oleh berbagai sistem yang rumit. Gonta ganti kurikulum setiap tahun dan banyaknya aplikasi yang harus diisi oleh para guru saja telah membuat tugas utama mereka mengajar dan mendampingi anak didik jadi tersita.
Kemendikbud itu mendapat porsi anggaran istimewa 20% dari keseluruhan APBN, tapi pasti bukan untuk hal-hal yang tidak prioritas seperti itu.
Guru-guru honorer di daerah masih banyak yang terlantar, gaji mereka yang tak seberapa itu tersendat-sendat cairnya, bangunan sekolah di daerah masih banyak yang rusak parah.
Kemudian, belum semua kecamatan di Indonesia ini memiliki SMA SMK, bahkan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan masih banyak yang belum ada SD SMP-nya dan banyak lagi permasalahan lainnya yang seharusnya menjadi prioritas Mendikbud.
Akhirnya untuk transparansi masalah ini, Hadian sepakat dengan Anggota DPR RI dan beberapa pengamat pendidikan bahwa Tim Bayangan ini sebaiknya diaudit secara transparan dan profesional demi kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pendidikan Indonesia. (cpb)
Teks foto
Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian.
