PASCA Kongres Biasa PSSI tahun 2022 di Bandung (30/5) yang diharapkan masyarakat sepakbola Nusantara dapat mengangkat persepakbolaan Sumut yang selama ini terwakilkan oleh PSMS Medan, tampaknya tidak menjadi kenyataan.
Bahkan menampilkan kesan, bahwa klub bergelar Ayam Kinantan yang dimiliki PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) sejak tahun 2015 itu justru terkesan tersisihkan dari percaturan sepakbola nasional. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Terutama sekali sebagai akibat terjadinya absurditas dalam tubuh KMI, setelah antar pemegang saham (Edy Rahmayadi/59% dan Kodrat Shah/49%) “berbenturan”, terkait masalah internal pribadi keduanya.
Catat: Absurditas adalah kemustahilan keadaan yang bukan-bukan. Dapat pula dikatakan sebagai hal yang menyimpang dari keharmonian, tidak jelas atau tidak logis.
Absurditas yang dialami KMI dan PSMS dapat dilihat secara nyata sebagai berikut: 1). Pelaksanaan RUPS-LB KMI, sama sekali tidak dihadiri kedua pemegang saham.
2) Tidak ada masalah urgen/ mendesak, sehingga harus dilaksanakannya RUPS-LB, apalagi hanya dijadikan landasan untuk memecat CEO KMI Kodrat Shah (alasan dicari-cari, diantaranya akibat kegagalan PSMS dalam kompetisi Liga 1 dan Liga 2).
3). Kodrat Shah menolak menghadiri RUPS, karena tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada, seperti UU PT, AD/ART atau peraturan pemerintah lainnya. 4) Hasil RUPS-LB otomatis tidak sah.
Bahwa absurditas terjadi dapat dibuktikan; Pengurus PSSI mengundang Kodrat Shah (KS) sebagai CEO KMI untuk menghadiri Kongres Bandung, kemundian diperkuat posisi Kodrat dengan keputusan Exco yang menetapkannya sebagai voter, padahal statusmya CEO “terpecat”, sementara produk hasil RUPS-LB yakni utusan Komisaris KMI/PSMS, Manajer Tim Mulyadi Simatupang dan pengacarantanya ditolak masuk ke dalam kongres.
Dengan demikian PSSI tentunya juga PT Liga Indonesia Baru (LIB) tetap mengakui Kodrat Shah sebagai CEO KMI.
Perlu dicatat, sebuah klub meskipun memiliki pemain, pelatih, manajer, lapangan atau pengurus lengkap, jika tidak diakui PSSI, berarti bukan anggota PSSI, sehingga tidak mungkin bertanding lawan tim-tim anggota PSSI, apalagi jika versus klub internasional. Ingat PSSI adalah anggota AFF (Asean Football Federation). AFC (Asia Football Confederation) dan FIFA (Federasi Sepakbola Dunia).
Hal tersebut kita kemukakan, terkait adanya usaha Kodrat sebagai pemegang saham minta salinan hasil RUPS–LB di Gubernuran (25/3), namun ditolak dengan dasar UU PT pasal 40, namun pasal 41 memberikan izin satu grose dari akte tersebut.
Bahkan pasal 38 yang membenarkan notaries membuat salinan dari semua akta dan surat dapat diperlihatkan jelas kepada pihak yang memerlukan.
Dengan pengakuan PSSI terhadap KS sebagai CEO KMI, sebenarnya ia dapat membentuk tim PSMS dengan segala kelengkapan personilnya. Kita mensyukuri KS tidak melakukannya, karena menyadari akan menimbulkan keruwetan lebih terbuka dalam KMI dan PSMS.
Apalagi dua penasehat hukum KS telah menemui notaris Muchairani (pengendali RUPS 25/3) dan memperoleh materi/info positif bagi KS memperkuat posisinya sebagai CEO KMI. Karena itu satu-satunya solusi terbaik bagi KMI/PSMS, adalah; cohesiveness sikap antara ER dan KS khusus mengenai masalah internal KMI/PSMS.
Sudah saatnya saling menepis merambahnya virus politik sehubungan dengan Pilgub. Silakan ER berjuang untuk periode kedua dengan mencari dukungan dari Parpol manapun, karena KS sebagai Ketum DPD Hanura pasti tidak lagi mendukung ER.
Diisukan KS “dekat” dengan kemanakannya Musa Rajekshah (saat ini Wagubsu/Ketum DPW Golkar Sumut) yang bakal maju dalam Pilgub 2024.
Kehilangan dukungan di latar politik, jangan merusak kondisi PSMS. Maksudnya; tidak perlu menginfiltrasi Ayam Kinantan dengan politik. Keterpaduan antara ER dan KS dalam membina/membesarkan PSMS adalah keinginan masyarakat Sumut.*
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
