MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi berharap kepada semua pihak. Agar turut mengawasi pelaksanaan Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemprovsu. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Sumut.
Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan itu saat menyampaikan sambutannya pada acara di aula rumah dinasnya, Senin (22/2). Hari itu, Pemprovsu melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Pemprovsu tahun 2022. Pencanangan ditandai dengan menandatangani fakta integritas oleh 41 pimpinan Organiasi Perangkat Daerah (OPD).
Penandatangan fakta integritas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemprovsu hari itu disaksikan oleh sejumlah pihak. Yakni, Rektor USU Muryanto Amin, Kepala Ombudman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Ketua DPRD diwakili Harus Mustafa, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka, Kajatisu IBN Wiswantanu, mewakili Pandam I/BB, mewakili Kapoldasu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwailan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Asisten Deputi Kementerian PANRB Akhmad Hasmy. Hadir juga Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck).
Sebagai pemimpin, kata Edy Rahmayadi, dia mengaku sangat ingin Sumut terbebas dari praktik korupsi, dan menciptakan birokrasi bersih dan melayani. ‘’Sebagai leader saya merasa puas bila tidak ada permainan di sana-sini. Saya ingin rakyat saya menghirup udara segar yang halal,’’ katanya.
Menurut Edy Rahmayadi, hanya dengan integritaslah WBK dan WBBM dapat terwujud. Karena faktanya, bila hanya mengandalkan peraturan, maka WBK dan WBBM akan sulit diwujudkan. ‘’Selama saya menjadi gubernur, ribuan Pergub (peraturan gubernur) sudah dibuat. Sampai Pergub larangan merokokpun ada. Tapi tetap saja orang merokok. Jadi, untuk apa aturan, bila kita tidak berintegritas,’’ katanya.
Edy Rahmayadi sendiri mengaku masih binggung menyikapi persoalan selama tiga tahun memimpin. Dia merasa tidak ada yang benar yang dilakukannya. ‘’(Sebelum menjadi Gubsu) saya pernah menangani dari Sabang sampai Merauke. Tapi lebih mudah dari yang saat ini saya lakukan. Makanya saya butuh bantuan semua pihak. Semoga tuhan memberikan kemudahan untuk kita,’’ katanya.
Langkah Berani
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengapresiasi acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Pemprovsu, hari itu. Menurutnya, hal itu merupakan langkah berani dari Pemprovsu di tengah masih adanya pameo negatif dari kata SUMUT dan Ini Medan Bung.
‘’Dengan pameo Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai (SUMUT) dan Ini Medan Bung, seolah ada beda peraturan di Sumut dan Medan. Dan untuk mengubah dari budaya negatif menjadi budaya melayani itu tidak mudah,’’ kata Alexander Marwata.
Bukan hanya untuk aparatur negara, menurut Alexander, masyarakat juga harus diajak untuk berintegritas. Yakni dengan tidak berupaya untuk menyuap aparat. ‘’Kita semua harus gotongroyong, sehingga tahun 2023 WBK dan WBBM bisa terwujud di Sumut,’’ ujarnya. (m07)
