Satpol PP Diminta Tertibkan Reklame Samad Carpet

MEDAN (Waspada): Satpol PP Kota Medan diminta untuk menertibkan reklame took Samad Carpet. Pasalnya, dari tiga tokonya  yang ada di Kota Medan diduga tidak memiliki perizinan terkait usaha tersebut.

Satpol PP Diminta Tertibkan Reklame Samad Carpet
SAMAD Carpet di Jalan Brigjen Katamso Medan

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Investigasi LSM Penjara Indonesia Kota Medan, Rahmatsyah, kepada Waspada, Senin (7/10). Karena itu, kata Rahmatsyah, sudah sepatutnya Pemko Medan melalui Satpol PP mengambil tindakan tegas.

"Apalagi sebelumnya, dari data penelusuran LSM Penjara, toko Samad Carpet memang tidak ada terdaftar di DPMPTSP Kota Medan. Hal itu dibuktikan saat, diketikkan pencarian nama usaha Samad Carpet di database DPMPTSP, nama tersebut tidak muncul," katanya.

Dikatakan Rahmatsyah, berdasarkan Perwal Kota Medan No. 65 Tahun 2018 di salah satu pasalnya disebutkan bahwa usaha yang tidak terdaftar bisa ditindak langsung Satpol PP tanpa menunggu surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

"Itu ada di  Pasal 19 ayat 6  yang kira-kira dalam isinya disebutkan bahwa apabila sebuah usaha tidak ada izin atau tidak terdaftar, itu bisa ditindak langsung oleh Satpol PP tanpa ada pemberitahuan tertulis," pungkasnya.

Menurut Rahmatsyah, bila mengacu pada Perwal Kota Medan, tidak mesti Dinas DPMPTSP melakukan monitoring. Sebab, jelas usaha Samad Carpet tidak terdaftar.

"Kalau berdasarkan Perwal itu, yang menjadi monitoring atau evaluasi yang pertama syaratnya izinnya sudah habis karena dulunya memang terdaftar, namun tidak diperpanjang," ungkapnya.

"Berbeda dengan Samad Carpet, usaha itu tidak punya izin apapun, apa yang mau dimonitoring. Jadi harusnya, Satpol PP sudah bisa bertindak," sambungnya.

Terpisah saat ditemui di ruang kerjanya, Kabid P2D Satpol PP Kota Medan, Ardhani menjelaskan, untuk reklame yang tidak bertiang, pengawasan ada pada Dinas DPMPTSP bukan pada dinasnya.

"Contohnya reklame usaha toko yang menempel. DPMPTSP yang akan melakukan pengawasan ketika tidak membayar, bisa dicoret atau dikoyak materinya dua kali," jelasnya.

Hal itu, katanya, sudah diatur dalam Perwal  Kota Medan No. 65 tentang pajak reklame dan Perwal No.17 tentang penataan reklame.

"Di dua Perwal tadi mengamanatkan soal pengawasan reklame maupun pajak reklame. Apabila tidak juga diindahkan si pengusaha, mereka (DDPMPTSP) kemudian menyurati kita. Untuk mekanisme yang terakhir itu belum mereka lakukan," ujarnya.

Namun, untuk reklame yang menempel yang tidak punya izin pihaknya sudah disurati dinas DPMPTSP, dan sudah diambil tindakan.

"Kalau yang belum mereka surati kita tidak tahu. Harus seperti itu, ada SOP. Kita gak bisa ujug-ujug, alurnya memang seperti itu. Kalau yang bertiang punya Samad itu sudah kita tebang. Tidak ada lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Kasi Pelayanan Izin Usaha DPMPTSP Kota Medan, Bayu Siregar mengatakan, memang berdasarkan ilustrasi penghitungan pajak, yang harus dibayarkan pengusaha Samad Carpet bisa mencapai Rp400 jutaan.

Namun demikian, ia tidak bisa menyimpulkan apakah pengusaha Samad Carpet menunggak pajak. Sebab, lanjutnya, DPMPTSP hanya mengurusi administrasif dari sebuah perusahaan. Bukan bagian pengawasan. (cra)