RI - Myanmar Bahas Batas Laut

IDI (Wapada): Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Pemerintah Myanmar melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Indonesia, membahas batas laut dan persoalan nelayan yang kerap melewati batas ketika beraktifitas di laut lepas di Kabupaten Aceh Timur.

RI - Myanmar Bahas Batas Laut
Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur, Ir. Syawaluddin (2 kiri) memimpin diskusi Sosialisasi Tantang Implementasi Kebijakan Pemberantasan Ilegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dan Dampak Dalam Hubungan Bilateral RI-Negara Sahabat yang dihadiri pejabat Kemenlu RI, KKP RI dan Kedubes Myanmar di Aula Serbaguna Idi, Kamis (11/7). Waspada/M. Ishak/B.

Perwakilan Myanmar dihadiri Sekretaris I Kedubes Myanmar di Jakarta, Mr. Kyaw Thu. Perwakilan Indonesia dihadiri Kepala Sub Direktorat Asia Tenggara IV Kemlu RI, Dewi Lestari dan Pengawas Perikanan Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sere Alina Tamubolon. Selain itu hadir juga Sekda Aceh Timur, H. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, Asisten II Setdakab Aceh Timur Usman A. Rachman, Kepala Bappeda Aceh Timur, DR Darmawan, dan Kepala Dinas Perikanan, Ir. Syawaluddin.

"Forum ini sangat penting, karena akan membahas tentang batas perairan Indonesia dengan beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam serta Myanmar," kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, melalui Sekda Aceh Timur, H. M. Ikhsan Ahyat, ketika membuka Sosialisasi Tantang Implementasi Kebijakan Pemberantasan Ilegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dan Dampak Dalam Hubungan Bilateral RI-Negara Sahabat di Aula Serbaguna Idi, Kamis (11/7).

Diharapkan, diskusi tersebut nantinya dapat mengurangi kasus penangkapan nelayan Aceh diperaoran negara tetangga, sebagaimana diawal tahun 2019 puluhan nelayan Aceh Timur ditangkap Myankar dan Thailand dengan dugaan pelanggaran batas wilayah perairan.

"Tapi kita bersyukur dan berterimkasih ke Myanmar, karena telah memulangkan puluhan nelayan dari Myanmar, kecuali nahkoda kapal yang hingga saat ini masih diproses," sebut H. M. Ikhsan Ahyaat.

Sementara Kepala Sub IV Direktorat Asia Tenggara Kemlu RI, Dewi Lestari, dalam sambutan sebelumnya mengatakan, forum sosialisasi bersama 200 nelayan dan pengurus panglima laot tersebut untuk membahas berbagai regulasi kelautan dan konsekuensi illegal fishing, khususnya yang berdampak terhadap aktifitas nelayan.

"Kita harapkan nantinya nelayan Indonesia khususnya nelayan Aceh dalam melakukan penangkapan ikan di laut mampu memahami aturan-aturan di laut, terutama batas laut antara Indonesia dengan wilayah perairan negara tetangga," ujar Dewi Lestari.

Beberapa narasumber yang hadir antara lain dari Kemenlu RI, Kedubes Myanmar untuk RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hadir juga Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, dan Kepala Bappeda Aceh Timur, DR. Darmawan M. Ali serta pejabat dari UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi. (b24/I).