Rencana Mendirikan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan

Oleh: Tribuana Said

Rencana Mendirikan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan
SALAH satu sudut Kota Palangkaraya/Net

Palangkaraya pilihan Sukarno

PRESIDEN pertama yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan adalah Sukarno (Bung Karno). Presiden kedua adalah Joko Widodo (Jokowi). Bung Karno (BK) mengutarakan gagasannya pada tahun 1957, dua belas tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Ketika mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada akhir Perang Dunia II, BK dan bapak-bapak pendiri bangsa serta para tokoh perjuangan lainnya tidak menghadapi situasi harus segera memilih tempat lain sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan. Dan upacara proklamasi itu sendiri terlaksana tanpa hambatan.

Saat-saat mencekam muncul sebelumnya ketika sekelompok pemuda menginapkan BK sekeluarga dan Bung Hatta di Rengasdengklok, para proklamator kembali ke Jakarta, rapat dengan para tokoh gerakan bawah tanah membahas teks proklamasi dan kapan diumumkan. Seandainya rencana kegiatan itu bocor dan beritanya sampai ke markas besar militer Inggris Sekutu (waktu itu di Sri Lanka), tentara Jepang di Jawa yang diwajibkan menjaga status quo niscaya langsung diperintahkan untuk menggagalkan proklamasi Indonesia merdeka.

Seperti diketahui, pada 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito menyatakan kalah perang, Tetapi baru pada 2 September Jepang menandatangani perjanjian menyerah dengan panglima pasukan Amerika Douglas MacArthur mewakili pihak Sekutu.

Tak lama setelah 17 Agustus, begitu pasukan Inggris Sekutu tiba di Indonesia dari Srilanka, Australia, dll, membawa aparat kolonial Belanda, barulah timbul insiden-insiden kekerasan terhadap para pejuang dan pers pendukung Proklamasi/Republik. Pertempuran 10 November berkobar di Surabaya antara Laskar Rakyat dan pasukan Inggris Sekutu, menyusul kemudian giliran Belanda melancarkan dua agresi militer  terhadap Republik (pertama 21 Juli 1947, kedua 19 Des. 1949).

Di tengah pecahnya Revolusi Indonesia dan Perang Kemerdekaan antara 1945-1949, kedudukan pusat pemerintahan Republik sempat pindah ke Yogyakarta (sejak Januari 1946), lalu ke Bukittinggi (pusat penyelenggara Pemerintahan Darurat RI, 22 Des. 1948-13 Juli 1949), sebelum ke Yogyakarta. Dan terakhir kembali ke Jakarta.

Pada tahun 1957, bertepatan peresmian provinsi Kalimantan Tengah dan peletakan batu pertama pembangunan Palangkaraya, BK hanya menyebut satu nama calon pengganti Jakarta: Palangkaraya. Seorang revolusioner lulusan teknik sipiI  Institut Teknologi Bandung, yang menyebut dirinya “tukang insinyur” karena sempat mencari nafkah dengan membantu kawan-kawan seperjuangan, BK tentu cukup terampil untuk menggambarkan bagaimana kelak membangun Palangkaraya sebagai ibu kota bangsa merdeka setelah ratusan tahun dieksploitasi rezim penjajah (cotoh: pengusaha-pengusaha asing pemegang konsesi tanah dengan menjadikan rakyat sebagai kuli-kuli perkebunan). Apalagi kemerdekaan itu direbut melalui revolusi, perang, dan diplomasi internasional, yang cukup menggemparkan jagat pasca-Perang Dunia II.

Di sisi lain kota tersebut mengusik rasa dan visi seninya tentang alam Kalimantan yang indah. Baru tahun sebelumnya berkunjung ke Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, BK mungkin membayangkan tepian Sungai Kahayan yang membelah Palangkaraya kelak ditata bak Sungai Potomac menyusuri Negara Bagian Maryland, atau merujuk romantisisme sungai-sungai cantik lintas Eropa seperti Danube dan Rhine.

Sebagai calon pengganti Jakarta, Palangkaraya dipilih karena diyakini praktis bebas dari ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung api. Terletak di tengah pulau besar yang dulu dikenal bernama Borneo, diapit tiga provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), dan beberapa jam dengan mobil ke Laut Jawa di selatan, ibu kota Kalteng tersebut menempati posisi strategis untuk menjadi pusat komando politik dan ekonomi nasional.

Namun, empat tahun setelah mengukir nama Palangkaraya dalam buku sejarah, BK sendiri mencabut statusnya sebagai calon ibu kota setelah Jakarta. Melalui Dekrit Presiden Nomor 2 Tahun 1961, kemudian diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 1964, BK menetapkan Jakarta secara de fakto dan de jure sebagai ibu kota Indonesia. Berikutnya, pada tahun 1966 status dan wilayah Jakarta dan sekitarnya resmi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Keputusan politik dan hukum tersebut, di tengah sejumlah krisis politik dan ekonomi nasional (antara lain wakil presiden Hatta mengundurkan diri, 1956; dua percobaan kudeta gagal, perusahaan Belanda dinasionalisasi, warga Belanda diusir, 1957; pemberontakan PRRI-Permesta, 1958; kegagalan dan pembubaran Dewan Konstituante serta keluarnya dekrit presiden kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959; pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, devaluasi mata uang Rupiah, partai Masyumi dan PSI dibubarkan, 1960), pasti melatari sikap sang pemimpin revolusioner terkait situasi negara dan masyarakat antara 1950-an dan 1960-an yang baginya perlu disadarkan dengan simbol-simbol perjuangan di sejumlah titik ibu kota Republik. Dan simbol-simbol itu (berupa berbagai  monumen, tugu, bangunan megah) lebih cocok segera didirikan di Jakarta. Tidak di Palangkaraya.

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam antara lain mengatakan simbol-simbol itu untuk menyambut peran Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 1962. Tambah bagus lagi, sebab pesan dari simbol-simbol itu bisa untuk internal Indonesia dan seluruh Asia, bahkan sekaligus sejagad.

Satu pesan internal lain: tamat sudah cerita Palangkaraya dielus sebagai calon ibu kota NKRI. Kini pencalonan Palangkaraya dan ambisi BK pun tinggal kenangan.

Namun, pemindahan ibu kota tetap mendesak. Katakanlah Jakarta adalah masalah kunci selama ibu kota Republik masih di sini dan juga solusi kunci jika ibu kota dipindahkan.

Tentu predikatnya sebagai Kota Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetap penting sebagai mahkota perjuangan panjang bangsa yang wajib dihayati dan diperingati dari generasi ke generasi. Sementara segala upaya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tugas patriotik segenap anak bangsa. 

Statistik berbicara

Sebelum dan setelah Jokowi di mimbar peringatan Proklamasi  mengumumkan secara definitif akan memindahkan ibu kota, kemudian secara spesifik memilih Kalimantan Timur, sejumlah politisi, pakar dan media menyampaikan pernyataan-pernyataan kritik dan atau oposisi.

Memang tidak dapat dihindari rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan memicu banyak diskusi mengenai plus-minusnya. Dalam tulisan ini fokusnya adalah fakta-fakta (atau data) agak menakutkan meliputi daftar isu dan masalah nyata yang menuntut pengambilan keputusan segera pindah ke Kalimantan. Paling atas adalah dampak kepadatan penduduk di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa, seiring pesatnya pembangunan di pulau relatif kecil ini dengan jumlah penduduk yang tidak sepadan.

Sejak beberapa tahun lalu kalangan pemerintah sudah merilis angka-angka, paling akhir melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Sebagai pendahuluan, penafsiran atas Tabel 1 yang menggambarkan realitas Indonesia seyogianya mendorong kesadaran dan keyakinan kita bahwa pada intinya pembangunan separuh abad terakhir telah menimbulkan imbas buruk (resultan negatif) antara Jawa dan luar Jawa, dengan fakta-fakta serta data ketimpangan, pemborosan, kemerosotan, stagnasi dan sebagainya.

 Tabel 1: Kontribusi Ekonomi Enam Wilayah Indonesia

Wilayah

Luas Wilayah

thd Indonesia (%)

Jumlah Penduduk

Kontribusi Ekonomi thd PDB (%)

Jawa

7

145.013.573

58,49

Sumatera

25

  55.198.752

21,66

Sulawesi

10

 18.702.298

 6,11

Kalimantan

28

 15.320.017

8,2

Bali & Nusa Tenggara

30

(Jumlah luas wilayah Bali & NT

digabung jumlah

Maluku & Papua)

 14.091.466

 3,11

Maluku & Papua

 

   6.856.038

2,43

 

           (100)

    (255.182.144)

          (92,62)

(Sumber: SUPAS 2015 dan BPS 2018)

Dalam Tabel 1 dan Tabel 2, DKI Jakarta (termasuk daerah-daerah penyanggah) dan semua provinsi-provinsi di Jawa dikelompokkan sebagai satu kesatuan, dengan  jumlah penduduk sebesar 145.013.573 jiwa dan luas wilayah terhadap Indonesia sebesar tujuh persen, mencatat kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,49 persen.

Sementara luar Jawa (Sumatera + Sulawesi + Kalimantan + Bali & Nusa Tenggara + Maluku & Papua) dengan penduduk berjumlah 110.168.571 jiwa dan luas wilayah 93 persen mencatat kontribusi ekonomi terhadap PDB sebesar 41,51 persen (Tabel 2). Tidak terlalu jauh di bawah Pulau Jawa.

Tabel 2: Kontribusi Ekonomi Indonesia Dibagi Jawa-Luar Jawa

Wilayah

Luas Wilayah thd Indonesia (%)

Jumlah Penduduk

Kontribusi Ekonomi thd PDB (%)

Jawa

7

145.013.573

58,49

Luar Jawa

93

110.168.571

41,51

 

(100)

(255.182.144)

(100)

Khusus luar Jawa, dan tidak termasuk Sumatera, Kalimantan digabung dengan wilayah-wilayah Indonesia Timur sebagai satu keatuan, dengan penduduk berjumlah 54.969.819 jiwa dan luas wilayah 68 persen serta kontribusi ekonomi terhadap PDB 19,85 persen, hampir menyamai Sumatera. Tetapi disandingkan dengan Jawa, wilayah Kalimantan + Indonesia Timur jelas tertinggal jauh dalam kontribusi ekonomi terhadap PDB (Jawa 58,49 persen vs. Kalimantan + Indonesia Timur 19,85 persen) (Lihat Tabel 1). Demikian angka-angka berbicara.

Mengapa ibu kota perlu dipindahkan

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tentang hasil-hasil pembangunan dan kemajuan serta situasi-kondisi terkini negara dan bangsa Indonesia secara rutin dari  waktu ke waktu menyingkap plus-minusnya berdasarkan angka-angka yang terekam dari lapangan. Di luar lembaga-lembaga pemerintahan, para peneliti, pengamat, pegiat masyarakat sipil dan tentu juga media pers mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk melaporkan fenomena-fenomena dari lapangan yang dapat dihimpun, disusun, ditulis dan dipbulikasikan.

Dari sektor kependudukan tercatat kenaikan jumlah orang. Terbesar di Pulau Jawa (terakhir berjumlah lebih 145 juta jiwa)  dan dari sisi demografi di kota-kota besar dan sekitarnya di seluruh tanah air. Sebagai DKI, Jakarta tertinggi dengan jumlah 10,18 juta jiwa. Jauh di bawah Jakarta namun mengungguli kota-kota besar lainnya adalah Surabaya (lebih 2,7 juta jiwa) dan Bandung  (2,39 juta jiwa), keduanya di Pulau Jawa.

Isu kepadatan penduduk Jakarta dapat dirinci dan dibagi menjadi isu-isu spesifik yang melengkapi situasi kongesti yang sedang menimpa DKI Jakarta. Istilah kongesti ini digunakan dalam kajian Visi Indonesia 2033 hasil tim peneliti diketuai Andrinof A Chaniago (Beredar tahun 2010 sebelum ketua tim menjadi Menteri/Kepala Bappenas masa awal kabinet jilid 1 Presiden Joko Widodo dan konon sempat mendapat apresiasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Visi Indonesia 2033 mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan).

Kongesti (dari kata Inggris, congestion) adalah situasi-kondisi yang menggambarkan kemacetan, kekusutan, kelumpuhan atau stagnasi, pemborosan dan last but not least kemerosotan di ruang publik. Sebagai contoh, berikut ini daftar isu terkait kepadatan penduduk Jakarta:

  • Jumlah kendaraan umum, pribadi dan dinas cukup tinggi dan meningkat + Kemacetan kronis lalu lintas berlanjut + Peluasan angkutan umum massal berbiaya tinggi karena kebutuhan menambah jumlah dan frekuensi operasi angkutan darat, meluaskan sistem mass rapid transit di bawah ataupun atas tanah (seperti rencana sembilan proyek infrastruktur baru dari Bappenas yang disiapkan untuk Pemda DKI Jakarta senilai Rp.571 triliun) + Terus meningkatnya kerugian ekonomi dan pemborosan bahan bakar minyak akibat kemacetan dan padatnya lalu lintas (kerugian + pemborosan diperkirakan terus meningkat: tahun 2008-2011 senilai Rp.20 triliun/tahun sejak 2013 mencapai Rp.43 triliun-Rp.56 triliun/tahun, diperkirakan mencapai sekitar atau lebih Rp.100 triliun mulai tahun 2019)
  • Tingkat polusi udara meraih kategori berbahaya/tidak sehat +  Kali atau saluran pembuangan air dalam kota terus tercemar atau tidak berfungsi + Transportasi udara makin padat + Lalu lintas ke dan dari bandar udara dan pelabuhan padat + Gedung-gedung tinggi merambah pusat kota maupun daerah pinggiran + Makin banyak kawasan industri dan perumahan mengambil lahan pertanian + Menurunnya daya tahan tanah akibat meningkatnya wilayah dan jumlah bangunan pencakar langit + Banjir terus berulang dan diprediksi  Jakarta terancam tenggelam tahun 2050
  • Menurunnya pasokan air bersih + Jumlah taman kota makin terbatas + Penghijauan minim dan berkurang + Kurangnya perumahan terjangkau untuk masyarakat bawah dan menengah + Masalah pemukiman kumuh belum dituntaskan + Meningkatnya sampah perkotaan dan kompleks perumahan + Biaya hidup semakin tinggi + Layanan publik pemerintah daerah menurun (Dikumpulkan dari sejumlah sumber).

Masing-masing isu secara terpisah menggambarkan situasi dan kondisi memprihatinkan. Sementara pertautan beberapa masalah kongesti di Jakarta sudah masuk klasifikasi kontradiksi. Misalnya, di satu pihak terjadi peningkatan kemacetan jalan yang merugikan, di lain pihak ada desakan untuk menambah skala dan biaya pembangunan jalan. Satu lagi, para pengembang seperti berlomba-lomba mendirikan bangunan pencakar langit sementara Jakarta diprediksi akan tenggelam.

Pembangunan dan kemajuan di Jakarta dengan sendirinya  bergerak proporsional dengan posisinya sebagai pusat operasi politik dan ekonomi Indonesia. Di luar Jakarta dan luar Jawa, pertambangan, perkebunan, dan pertanian padat karya digenjot.

Sepanjang 30 tahun lebih sejak akhir 1960-an Pj./Presiden Soeharto memacu pembangunan ekonomi dengan asistensi tim ekonomi lulusan Amerika terdiri antara lain Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Sumarlin, Emil Salim (pengamat Amerika menjuluki mereka “Berkeley Mafia”, alumni beberapa universitas ternama Amerika, salah satunya University of California Berkeley). Semua sudah almarhum, kecuali Prof. Emil Salim.

Simbol-simbol kemajuan di Jakarta sejak itu dan berlanjut di era reformasi pasca-Orde Baru antara lain adalah gedung-gedung pencakar langit sepanjang Jalan M H Thamrin dan Jalan Sudirman. Menyusul Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan T B Simatupang. Belum termasuk kawasan industri Karawang, Cikarang, Tangerang, Karawaci, dll.

Tidak ada kota di Pulau Jawa maupun di luar Jawa yang dapat menyaingi atau mengimbangi “hutan beton” (concrete jungle, kata orang-orang Amerika tentang kota-kota di negeri mereka) yang menjulang di atas tiap lahan kosong di pelosok-pelosok strategis Jakarta dan sekitarnya. Dengan sendirinya tidak ada daerah maupun kota yang dapat menyaingi skala dan nilai investasi kapital dan manusia di kota Jakarta dan sekitarnya.

Sebagai magnit, Jakarta semacam terus memperoleh dorongan pihak penguasa. Tetapi sesungguhnya posisi atau fungsi daya tarik telah berlangsung sejak era Batavia, era gubernur jenderal Hindia Belanda. Lantas apa yang betul-betul bisa dibanggakan dari masa Orde Baru hingga masa reformasi 10-20 tahun terakhir?

Memenangkan Indonesia centris vs. perangkap pasca-kolonial

Beberapa bulan lalu Menteri/Kepala Bappenas menjelaskan kepada pers bahwa keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan didasarkan pada enam alasan utama. Tiga alasan disebutnya teratas: (1) Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, (2) Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, (3) Mengubah mindset  pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.

Urutan alasan-alasan ini perlu dikoreksi. Alasan ketiga lebih tepat dijadikan Nomor 1, sebab semestinya tidak boleh ada kebimbangan sekecil apapun bahwa Indonesia Centris adalah ideologi,  haluan dan tujuan pembangunan Indonesia merdeka. Dengan demikian, keputusan mendirikan ibu kota di Kalimantan Timur seyogianya dideklarasikan sebagai langkah strategis untuk memenangkan perjuangan pembangunan Indonesia Centris.

Tentang Jawa Centris, ada beberapa wujud dan penjelasan. Ia bisa merupakan aspirasi dan pemahaman sekelompok orang secara turun-temurun bersumber dari identitas kedaerahan dan etnisitas Jawa. Disadari atau tidak ia juga bisa menjadi ideologi, panggilan tugas, kewajiban bagi kelompok tersebut.

Sebaliknya ia bisa merupakan naluri orang-orang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup minimum kemudian meningkat dan menjalani prosesnya, terlepas atau bebas dari ideologi, politik, asal-usul daerah dan atau etnis serta budaya leluhur. Pulau Jawa adalah sekadar medan yang menjadi pilihan utama. Dan ini faktor motivasi yang memiliki legitimasi.

Dan ketiga, ia berwujud praktik penyelenggaraan negara kolonial Hindia Belanda sejak awal. Dapat dikatakan bahwa Jawa Centris adalah pola penjajahan Belanda di Nusantara, dan dengan demikian ia adalah peninggalan penjajah. Bila kemudian digiring menjadi Jawa-bukan Jawa itupun model konflik antar-suku dan antar-daerah, bahkan di beberapa tempat antara ayah dan anak, peninggalan penjajah.

Ketika menulis teks Proklamasi, para pemimpin perjuangan tidak lupa menuliskan nama “Djakarta” di sebelah tanggal 17 Agustus 1945. Meski tanpa predikat ibu kota atau lainnya, jelas di sinilah secara de fakto pusat pemerintahan Republik.

Sejak itu dalam benak sebagian kita kembali terbayang nama daerah rawa di utara Belanda, Batavia (juga disebut Betuwe dan Batavi). Itulah nama kota yang dibangun dan dibesarkan oleh kaum penguras kekayaan Nusantara, pengadu-domba anak bangsa, penjajah ratusan tahun. Maka, seperti kata BK, Batavia adalah peninggalan penjajah. Apa makna dua kata “peninggalan penjajah” dari sang revolusioner tersebut?

Lebih dari sekadar kota bernama Batavia, Belanda telah menanamkan kultur, faham, semangat, menentapkan fungsi dan sejarah pusat jajahannya yang berawal di Pasar Ikan dan Kali Ciliwung.  Bermula sebagai pangkalan kapal perangnya, kemudian tumbuh menjadi ibu kota negara kolonial Hindia Belanda (Nederlandsch Indie). Bekas jajahan Belanda seperti Indonesia seyogianya jangan sekali-kali melupakan visi-misi Hindia Belanda di Nusantara --- tujuan, kebijakan, strategi, sistem, mekanisme kekuasaan, dan sebagainya.

Pihak kolonial Belanda, sebagaimana awal semua penjajahan oleh orang Eropa  (di Asia, Afrika, Amerika Latin) membutuhkan tenaga kerja murah untuk jadi tukang sapu, tukang cuci, sampai dikerahkan ke pusat-pusat eksploitasi ekonomi di jajahannya sehingga perlu membuka migrasi penduduk dari pedesaan, pulau atau tempat lain, bahkan pekerja dari luar negeri. Bagian terbesar dari migran yang terpaksa dan atau dipaksa itu adalah penduduk miskin, bahkan termasuk penduduk miskin dari daratan Tiongkok (selain ke Indonesia, juga Malaysia).

Terutama sebagai bagian penting dalam memahami perjalanan bahkan keselamatan Republik, selain tidak dapat melupakan periode-periode dan episode-episode penjajahan berkelanjutan sepanjang tiga abad sebagai latar belakang, kita juga jangan menyambil-lalukan masa revolusi Indonesia dan perang kemerdekaan sebagai perjuangan menentang kembalinya penjajahan Belanda. Sangat perlu menjadi rujukan adalah perundingan-perundingan pasca-Proklamasi dengan pihak Belanda  yang menunjukkan siasat (bahkan tipu muslihat) pejabat dan diplomat mereka untuk melemahkan Republik melalui diplomasi diselingi agresi militer.

Operasi diplomasi dan militer Belanda, sebagaimana tercatat dalam proses negosiasi mulai lobi-lobi, Perundingan Linggarjati (11 Nov. 1946), Perundingan Renville, dua agresi militer, dan terakhir Konferensi Meja Bundar di Den Haag (2-Agustus-2 November 1949), semata-mata adalah diplomasi adu-domba, pecah belah, ofensif militer yang diangsur kemudian habis-habisan dengan menawan para pemimpin Republik.

Skenario penjajah ternyata adalah apabila Hindia Belanda tidak dapat dipulihkan status quo ante (kembali semula), maka jalur proyek Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dipakai. Dan meski tidak bisa Hindia Belanda seutuhnya dan cuma simbolik, boleh juga ratu kerajaan ‘bertahta’ di pucuk pimpinan RIS.

Meski semua skenario kolonial berantakan, fase perjuangan Republik antara 1945-1949 mengisyaratkan bahwa Belanda berharap dapat memulihkan dan melanjutkan Hindia Belanda dalam bentuk lain, tetapi berbagai “peninggalan penjajah” ingin dihidupkan (misalnya, pengendalian politik dan hukum melalui perjanjian bilateral dan internasional, pembentukan negara-negara boneka, pemulihan kerajaan-kerajaan tertentu, pemulihan kekuasaan ekonomi pertambangan, perkebunan, perdagangan).

Studi-studi pasca-kolonial mengajarkan bahwa di satu pihak bekas penjajah berharap dapat membentuk rezim neo-kolonial untuk membangun hubungan kekuasaan (power relationship) terhadap bekas jajahannya yang sedang melaksanakan proses dekolonisasi. Di lain pihak, meski mengenyampingkan hubungan kekuasaan politik, sementara negara-negara eks kolonial tetap berharap negara-negara bekas jajahan bersedia memasok tenaga murah dan hasil-hasil bumi murah.

Dapat dimaklumi, sejumlah peneliti atau pemikir pembangunan pasca-kolonial di negara-negara bekas jajahan menawarkan atau mengajarkan gagasan-gagasan dekolonisasi untuk menyingkirkan perangkap pembangunan pasca-penjajahan (post-colonial development trap).

Terlepas dari kajian-kajian akademik yang beredar, kebijakan dan strategi kolonial sebelumnya yang meninggalkan kontradiksi politik-ekonomi dan atau sosial-ekonomi, bagaimana pun memang harus secepatnya dihilangkan. Satu contoh di Indonesia adalah fakta konsentrasi investasi kapital dan manusia di Jakarta vis a vis kseluruhan Indonesia, yang mungkin bisa diatasi dalam jangka menengah melalui keputusan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.***