REFORMASI REGULASI PERTANAHAN

Oleh: Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, SpN, M.Hum

REFORMASI REGULASI PERTANAHAN
Ilustrasi

SENGKETA dan konflik pertanahan di Indonesia dapat diibaratkan merupakan puncak gunung es dari berbagai masalah yang telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dan tidak terselesaikan secara mendasar selama 74 tahun Indonesia merdeka. 

Jika dicermati bahwa konflik pertanahan yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. 

Konflik Horizontal yang paling sering terjadi antara lain kasus sertifikat tanah ganda dan kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah.
Sedangkan Konflik Vertikal yang paling sering terjadi yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau antara perusahaan milik Negara dengan perusahaan milik swasta. 

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kasus pengakuan atas tanah perkebunan (reclaiming) ataupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada kasus reclaiming, sejarah tanah kasus ditelusuri terlebih dahulu sehingga dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut memang milik rakyat yang telah dikuasai dengan paksa maupun dengan sewa.

Terjadinya konflik pertanahan disebabkan tanah memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi simbol eksistensi serta status sosial seseorang. Bagi masyarakat Indonesia tanah tidak hanya komoditas nilai tinggi tetapi juga merupakan akar sosial cultural.

Akar permasalahan sengketa pertanahan bersifat multidimensional sehingga tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan agraria atau aspek hukum semata tetapi juga terkait dengan aspek dan variabel non hukum.

Aspek hukum meliputi antara lain kelemahan regulasi, sertifikasi tanah secara nasional yang baru mencapai 40%, pengaturan tata ruang yang tak kunjung tuntas, serta lemahnya penegakan hukum dan HAM.
Sedangkan aspek non hukum meliputi antara lain politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk, kemiskinan (ekonomi), pertumbuhan pembangunan, perkembangan kesadaran hukum dan HAM masyarakat, faktor budaya adat istiadat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi serta politik ekonomi yang berorientasi pada perkembangan industri ekstraktif untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum saja tetapi juga dengan melakukan pendekatan holistik (komprehensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi.

Pendekatan holistik dimulai sejak di hulu sebagai langkah pencegahan yaitu ketika merumuskan regulasi hingga ke hilir merumuskan kebijakan fungsional keagrariaan, termasuk menyusun cetak biru (bluefrint) reformasi agraria.

Pendekatan holistik juga sangat strategis pada tatanan implementasi yaitu ketika menangani dan menyelesaikan konflik di lapangan.
Otoritas kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa akan ikut menentukan keberhasilan penerapan regulasi kebijakan pertanahan dan efektifitas koordinasi antar lembaga yang terkait.

Pendekatan holistik akan efektif dan memberikan hasil optimal jika peraturan yang feodalistik, kapitalistis, monopolistis, birokratis, otoriter, represif dan legalitas formal harus diganti dengan paradigma baru yang demokratis, popular, professional, legalitas subtansional serta menghormati hak asasi (konstitusional) rakyat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan ekologi.

Paradigma baru harus dimiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berwenang dalam seluruh regulasi dan kebijakan pertanahan dari hulu (regulasi) hingga ke hilir (implementasi di lapangan). Reformasi regulasi yang berkaitan dengan peraturan harus mengadopsi secara tepat nilai nilai dasar (fundamental value) Pancasila dan amanah pasal 33 UUD 1945. 

Beberapa undang undang yang terbit pasca reformasi 1998 telah bertentangan dengan roh dan jiwa UU No. 5/1960 perlu direformasi dan disinkronisasi karena lebih berpihak kepada kepentingan investor daripada keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak, undang undang yang bermasalah itu terkait dengan kehutanan, perkebunan, pertambangan, penanaman modal dan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umumSecara struktural diperlukan penguatan kelembagaan dengan melakukan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BPN/Kementerian ATR sebagai otoritas tertinggi di bidang agraria di negeri ini. Kewenangan yang besar diberikan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab BPN/Kementerian ATR yang besar, termasuk melakukan pertemuan dengan kementerian dan lembaga negara yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keagrariaan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerja Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham dan juga DPR/DPD maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut hemat penulis, bila mencermati sengketa dan eskalasi konflik pertanahan yang semakin luas dan kompleks di samping diperlukan penguatan kelembagaan perlu diikuti dan dibentuk lembaga baru seperti komisi penyelesaian konflik agraria ataupun badan arbitrase agraria dan lembaga pengadilan agraria.

Komisi penyelesaian konflik agraria dan badan arbitrase agraria ditujukan dan berorientasi pada pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan di luar jalur hukum/non pengadilan, sedangkan pengadilan pertanahan untuk penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan.

Di samping pemerintah harus menerapkan Good Governance Goverment juga perlu menyiapkan sumber daya manusia terlatih yang berkemampuan khusus seperti mediator, fasilitator, negosiator dan hukum pertanahan yang berasal dari hukum non karir yang mempunyai moral terpuji dan memiliki kemampuan memahami aspek filosofis pertanahan. 

Hal ini tentu akan meningkatkan kembali kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik dan sengketa pertanahan di negara Indonesia.

Penulis adalah Ketua Pengurus Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan USU, UMSU dan UNPRI.