Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa

Oleh Wira Prayatna, SH, Sk, MK

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa

Banyaknya kasus kejahatan terhadap satwa liar dan mafia di belakangnya menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menjadi kejahatan terorganisir dengan tujuan pasar internasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar yang dilindungi oleh para aparat penegak hukum terus berlanjut. Banyak sudah pengungkapan kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi dan para pelaku diproses hukum sampai berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai contoh, tahun 2019, dari Januari sampai April tahun 2019, ada 3 kasus yang diproses hukum pidana oleh subdirektorat Tipiter Ditkrimsus Polda Sumatera Utara.

Pertama tanggal 8 Januari 2018 berhasil diungkap kasus penjualan satwa liar yang dilindungi dengan pelaku atas nama ARBAIN, melakukan modus kejahatannya dengan menjual satwa yang dilindungi melalui akun Facebook palsu miliknya dan dari pelaku berhasil diamankan tiga ekor anak lutung emas/lutung budeng, tiga ekor anak Elang Brontok/Nisaetus Cirrhatus dan tiga ekor anak harimau akar/Prionailurus Bengalensis.

Kedua tanggal 27 Januari 2019 berhasil diungkap kasus penjualan dua lembar kulit harimau dengan pelaku atas nama IMAM SUWITO, melakukan modus kejahatannya dengan cara berburu langsung satwa yang dilindungi dan menerima satwa yang dilindungi dari para pemburu liar.

Dari pelaku berhasil diamankan satu lembar kulit Harimau Sumatera dan satu lembar kulit Macan Dahan. Ketiga, tanggal 20 Februari 2019 berhasil diungkap kasus penjualan satwa yang dilindungi jenis burung, pelaku atas nama AIDIL AULIA. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, burung yang ditemukan merupakan burung yang berasal dari Papua. Informasi yang diperoleh satwa jenis burung yang diamankan tersebut akan dijual ke luar negeri yaitu Malaysia, Singapura dan China.

Dari pelaku berhasil diamankan satwa jenis burung yang dilindungi berupa lima ekor burung Kakatua Raja (Probosciger Aterrimus), lima ekor burung Kesturi Raja/Nuri Kabare (Psittrichas Fulgidus), satu ekor burung Rangkong Papan/Enggang Papan (Buceros Bicornis), satu ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensis), satu ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Sulphurea), dan tiga ekor juvenil burung Kasuari Klambir Ganda (Casuarius Casuarius).

Terhadap kasus-kasus tersebut melanggar Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), pasal 40 ayat 2 yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Atas pengungkapan kasus-kasus tersebut Subdit Tipiter Ditkrimsus Polda Sumatera Utara mendapat piagam penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan piagam penghargaan dari Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (Ditkrimus Polda Sumatera Utara, 2018).

Pada pelaksanaan upaya penegakkan hukum terkadang mengalami beberapa hambatan dan perlu adanya solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Pertama, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa satwa liar tersebut merupakan hewan yang dilindungi undang-undang.

Pengetahuan masyarakat secara umum tentang jenis satwa yang dilindungi sangat minim, sehingga perlu adanya tim terpadu dari petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda, KLHK, pemerintah setempat, para NGO (Non Government Organization), perguruan tinggi, media, swasta, LSM, Imigrasi, karantina, instansi lain yang terkait, dan komunitas pecinta alam guna memberikan sosialisasi secara bersama kepada masyarakat dan memberikan buku panduan yang menjelaskan jenis satwa dan tanaman yang dilindungi.

Kedua, maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp9 miliar pertahunnya akibat tindak kejahatan ini (KLHK, 2015). Meskipun banyak juga pendapat dari para ahli lingkungan hidup menjelaskan kerugian terhadap perdagangan satwa ini tidak dapat dinilai dengan uang.

Kerugian yang ditimbulkan tidak ternilai harganya, sebagai contoh kematian seekor Harimau Sumatera akibat perburuan liar, tentu saja berdampak terhadap ekosistem alam di sekitarnya, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang semata. Banyaknya kasus kejahatan terhadap satwa liar dan mafia di belakangnya menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menjadi kejahatan terorganisir dengan tujuan pasar internasional.

Adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa dilindungi dari negara-negara lain ke Indonesia, dengan tujuan bagian tubuh satwa liar tersebut akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan obat, kosmetik, asesoris dan lainnya. Terkait permasalahan ini perlu adanya kerjasama bilateral ataupun multilateral dari semua negara, khususnya negara-negara yang berpotensi wilayahnya menjadi tempat perdagangan satwa dan tanaman yang dilindungi.

Kerjasama tersebut menghasilkan suatu Memorendum of Understanding (MoU) dan dijabarkan oleh suatu negara dalam bentuk regulasi yang kuat dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan tentunya memuat sanksi yang tegas. Dengan adanya regulasi yang kuat, maka kegiatan illegal wildlife trade akan berkurang bahkan tidak terjadi.

Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan kejahatan satwa dan tanaman yang dilindungi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan. Jika kita kaitkan perkembangan zaman saat ini, regulasi yang ada masih banyak kelemahan. Belum adanya ketentuan yang mengatur bila kejahatan ini dilakukan secara koorporasi, ancaman pidana dan denda yang dinilai masih rendah.

Terkait permasalahan ini perlu adanya penyempurnaan berbagai peraturan perundangan, adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini, dan kegiatan yang perlu dilakukan yaitu lembaga dan instansi terkait (KLHK, DPR, Perguruan tinggi, Pemda Lembaga Penegak Hukum dan LSM) melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai permasalahan penanganan kejahatan tanaman dan satwa liar yang dilindungi dan memberikan masukan untuk penguatan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kemudian perlu adanya peningkatan implementasi peraturan perundang-undangan yang sudah direvisi. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan yaitu lembaga dan instansi terkait (KLHK, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, KPK, PPATK, Bea Cukai, Karantina dan LSM) meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk mengoptimalkan implementasi peraturan perundang-undangan.

Keempat, permasalahan internal dari aparat penegak hukum, permasalahan yang dimaksud yaitu keterbatasan sumber daya (manusia dan peralatan) untuk mendeteksi kejahatan satwa liar, keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan petugas di lapangan (terutama untuk mengidentifikasi jenis produk turunan satwa), Jumlah petugas (polisi kehutanan/Polhut) yang tidak memadai dibandingkan dengan luas area yang harus diawasi/ dijaga, kurangnya sinergi antar petigas penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan satwa liar dan kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan memutuskan hukuman kepada pelaku kejahatan satwa liar yang dapat memberikan efek jera.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang sering ditemukan, kemampuan pemerintah yang minim dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah kendala yang utama. Sehingga menurut kami perlu adanya suatu terobosan inovatif yang melibatkan semua pihak terkait guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan satwa liar yang dilindungi terus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, meskipun banyak hambatan yang ditemukan.

Pada hakikatnya kejahatan ini muncul karena tidak adanya rasa cinta dari setiap manusia terhadap alam lingkungannya, sehingga hal yang utama dilakukan guna mangatasi kejahatan terhadap satwa liar ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta dari setiap manusia terhadap alam lingkungannya dan tentunya diimplementasikan dengan kegiatan yang nyata.

Penulis adalah Kanit 3 Subdit Tipiter Ditkrimsus Polda Sumut