Pemkab Deliserdang Kebobolan, Angkasa Pura II Bangun Tembok Tanpa IMB

DELISERDANG (Waspada): Pemkab Deliserdang "kebobolan". Pasalnya, bangunan tembok perumahan dengan ketinggian berkisar 2 meter berdiri dengan kokoh walaupun tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Pemkab Deliserdang Kebobolan, Angkasa Pura II Bangun Tembok Tanpa IMB
Tembok yang berdiri kokoh mesti tidak memiliki IMB. (Waspada/Edward Limbong).

Pantauan Waspada Rabu (9/10), tembok tersebut yakni di perumahan Griya Angkasa Pura II yang terletak di Jln, Keluarga, Kel. Palu Kemiri, Kec. Lubukpakam, Kab. Deliserdang, sudah berdiri secara kokoh. 

Informasi yang didapat walaupun keberadaan tembok yang diketahui milik PT Angkasa Pura II belum mengantongi IMB proses pembangunan tetap dilakukan hingga tembok tersebut berdiri di sepanjang lebih kurang 169 meter.

Camat Lubuk Pakam, Kurnia Boloni Sinaga mengakui bahwa sebenarnya tembok tersebut sudah mendaftarkan permohonan IMB. Dengan jenis permohonannya mendirikan bangunan hunian pada tanggal 29 September 2019.

Berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Baloni menyebutkan, bangunan tersebut berbentuk permanen yang dibangun di atas tanah PT Angkasa Pura II, badan hukum Indonesia berkedudukan di Kota Tanggerang.

Sesuai dengan sertifikat hak tanah guna bangunan nomor 79 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang dengan luas tanah 5.710 meter.

Disebutkan juga dalam rekomendasi tersebut bahwa, rekomendasi bukan merupakan izin mendirikan bangunan. Dengan tidak dibenarkan mendirikan bangunan sebelum memiliki IMB. Namun, fakta di lapangan bangunan tersebut sudah berdiri secara kokoh.

Sementara itu Kabid Perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (DPMP2TSP) Kabupaten Deliserdang H. Edy Z Hasyim, memastikan bahwa IMB tembok tersebut belum ada dikeluarkan pihaknya.

Ia juga mengakui, bahwa pernah ada masuk surat permohonan pengurusan IMB oleh pihak Angkasa Pura II namun ada kesalahan dimana dalam permohonan itu tercantum mendirikan bangunan hunian. Selanjutnya baru masuk lagi permohonan IMB pada 1 Oktober 2019.

Edy, menyebutkan ketika seseorang membangun tembok ataupun lainnya, tapi belum keluar IMB hal itu menyalahi prosedur yang ada dan semestinya ada penindakan. Namun bukan dibidang DPMP2TSP untuk melakukan penindakan tersebut." Tidak adapuala tufoksi kami untuk melakukan itu (penindakan). Itu kembali kepada Satpol PP atau Trantib Kecamatan," katanya. (cel/a06).