KPK Diminta Bongkar Dugaan Rp9,65 M Anggaran Siluman Di Simeulue

SIMEULUE (Waspada): Simeulue kini sedang santer. Diduga ada dana siluman Rp9.650.000.000, di APBK-Perubahan 2017 plus Rp2.860.000.000 di APBK 2018 dikorupsi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sekretaris Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS) Kota Medan Mualim MA meminta lembaga anti korupsi KPK, Kejaksaan dan Polri membongkar dugaan korupsi APBK Simeulue di tahun-tahun awal pemerintahan Bupati Erli Hasim. 

KPK Diminta Bongkar Dugaan Rp9,65 M Anggaran Siluman Di Simeulue
INI salah satu foto copy lembaran SP2D LS yang diakui oleh Kepala BPKD Simeulue Jumat (12/7) Namun Muktar, Direktur CV. Abadi Atha Pratama tidak mengetahuinya. Waspada/Ist

Alasan kenapa disebut dana siluman, menurut Zulhamsah, sejak mulai dianggarkan muncul secara tiba-tiba beda dengan yang dibahas di DPRK hingga penggunaannya cenderung seperti siluman.

Soal TSM karena menurut Zulhamsah diduga sejak mulai dari penempatan pejabat pengelola yang tidak sinkron dan diprotes hingga ke PTUN oleh banyak pihak dan kini masih di Mahkamah Agung. Eksekusi anggaran di lapangan melibatkan oknum pejabat nakal.

Mukhtar, Direktur CV. Abadi Atha Pratama merupakan satu dari sekian contoh dan bisa menjadi saksi hidup, kata Zulhamsah, tokoh masyarakat Simeulue--mantan kepala Desa Anao kepada Waspada belum lama ini.

Zulhamsah menuturkan, perusahaan Mukhtar terdata mendapat 8 paket projek dari Dinas PUPR Simeulue senilai Rp1.457.500.000, dibuktikan copyan Surat Perintah Pembayaran Dana Langsung (SP2D-LS) dari Badan Pengelolaan Kekayaan & Keuangan Daerah (BPKKD) Simeulue. Uang itu sudah dicairkan.

Menurut Zulhamsah, saat dikroscek yang bersangkutan tidak tahu menahu dengan pekerjaan dimaksud. Kapan waktunya, lokasi, juga uang sebesar itu tidak pernah nampak apalagi diterima Mukhtar.

Penuturan Zulhamsah dibenarkan Mukhtar, Direktur CV. Abadi Atha Pratama yang juga Ketua Pemuda Pulau Bengkalak, Simeulue, saat dikonfirmasi Waspada, Jumat (12/7).

Mukhtar kepada Waspada benar-benar menyatakan tidak tahu dengan pengerjaan proyek dan pencairan uang miliaran itu. Dia juga merasa bingung. "Kok uangnya bisa cair," ujarnya heran, sementara dia tidak pernah menandatangani kontrak, juga tidak juga pernah memberi kuasa direktur kepada siapa pun. Mukhtar mengatakan tidak pernah melaksanakan pekerjaan, tidak pernah menandatangani dokumen administrasi kemajuan projek serta tidak pernah menandatangani slip penarikan atau transfer uang perusahaan dari bank.

Memang, katanya, dokumen perusahaan, akta pendirian, SIUP, SITU, SBU dan stempel perusahaan diambil oleh Bereeh. Lebih detail saat ditanya apa Bereeh yang dia maksud Pejabat, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Simeulue. "Iya," tegas Mukhtar.

Katanya, yang bersangkutan pada satu waktu tahun lalu mendatanginya dan menanyakan tentang perusahaan Mukhtar untuk dipakai. Lalu Mukhtar menjawab perusahaan itu secara administrasi sudah mati. Lantas, kata Mukhtar, menirukan oknum itu, menyambung lagi tidak apa-apa. Oknum itu kata Muktar akan mengurusnya. Kemudian melalui seseorang, oknum pejabat itu memberikan uang Rp5 juta. Setelah itu mereka tidak ada komunikasi lagi. Dalam waktu dekat Mukhtar menyebut akan menjumpai dan menanyakan langsung masalah itu kepada yang bersangkutan. Tapi saat dihubungi ke kantor dinas PUPR, oknum pejabat itu sedang tidak di tempat, menurut sejumlah sumber sedang ke Banda Aceh.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue Novikar Setiadi, S.STP, M.SI saat dikonfirmasi di kantornya Jumat (12/7), bersama beberapa wartawan mengakui uang sesuai SP2D LS itu sudah dibayar kepada yang bersangkutan. "Kalau yang ini ya, aslinya yang ditandatangani ada disimpan. Copynya memang begini," jawab Novikar Setiadi saat ditunjukkan salah satu foto lembaran SP2D LS untuk dan atas nama rekening serta perusahaan milik Mukhtar.

Lebih lanjut saat diminta melihat kontrak kerja atas nama perusahaan Mukhtar, Novikar Setiadi mengaku tidak memiliki. "Ada di Pejabat Pembuat Komitmen," terangnya. 

Demikian juga saat wartawan minta mengambil foto dokumen pendukung  terbitnya SP2D, Novikar Setiadi menyatakan beliau sedang terburu-buru dan makan waktu lama karena harus membongkar banyak arsip.

Tetapi menurutnya, sebelum diterbitkan SP2D LS tentu sudah melalui mekanisme dari pihak terkait. Ada pengajuan dan verifikasi dari bawah.

Kemudian, sambung Novikar Setiadi, setelah semua berkas itu lengkap dia tidak boleh menahan pencarian. Akan tetapi soal mengecek ke lapangan mengenai kebenaran fisik itu sudah di luar tanggung jawabnya. (crm)