Apa Dan Mengapa Bank Tanah

Oleh: Dr. Ferry Susanto Limbong, SH, SpN, M.Hum

Apa Dan Mengapa Bank Tanah
Ilustrasi

Konsep Bank Tanah pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan konsep bank konvensional.

Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat berupa Giro, Deposit, Tabungan, dan Simpanan dari masyarakat dan akan mengembalikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penjualan Jasa Keuangan.

Sementara, Bank Tanah menghimpun tanah dari masyarakat terutama tanah yang ditelantarkan dan tanah negara yang belum digunakan. Selanjutnya tanah tersebut dikembangkan dan didistribusikan kembali sesuai rencana penggunaan tanah atau disewakan kepada masyarakat.

Bahasa sederhananya substansi Bank Tanah adalah pencadangan tanah pemerintah maupun swasta yang diperoleh relatif murah sebelum adanya kebutuhan. Bank Tanah merupakan sarana manajemen tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif.

Penerapan konsep Bank Tanah terbukti efektif dan efisien di banyak negara maju seperti Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Singapura, Jepang bahkan juga di China dan India.

Sebagai pilihan politik, Bank Tanah di Indonesia dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pola pembangunan sesuai rencana tata ruang dan tujuan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, mendukung investasi domistik dan asing, efesiensi keuangan negara, mengendalikan pasar tanah, mencegah spekulasi dan mafia tanah, meminimalkan konflik pertanahan, mencegah bencana alam dan rekonstruksi, memperkuat ketahanan pangan serta mengarahkan pembangunan sosial ekonomi pedesaan dan perkotaan.

Penerapan Bank Tanah di Indonesia memenuhi landasan sosiologis, filosopi (ideologis Pancasila dan konstitusional pasal 33 UUD 1945). Tanah menyangkut hajat hidup orang banyak dan hak hak dasar rakyat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ekologis.

Ada sejumlah manfaat penerapan Bank Tanah yakni:

Pertama: Bank Tanah dapat menjadi sarana penggunaan tanah yang efesien ketika dunia properti (perumahan) lesu, pasar tanah jarang mengeperasikan efesiensi Bank Tanah menawarkan sebuh pendekatan penyelesaian kondisi pasar yang efesien.

Kedua: Bank Tanah dapat membantu untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Bank Tanah tidak digunakan untuk merumuskan akuisisi properti skala besar melainkan untuk persedian lahan publik yang besar yang dapat digunakan untuk perumahan masyarakat umum yang harganya terjangkau, termasuk kepemilikan rumah dan sewa rumah.

Ketiga: Bank Tanah dapat dijalankan berbagai etnis. Bank Tanah dapat dijalankan pemerintah maupun swasta.

Keempat: Bank Tanah dapat menjadi bagan internal dan kebijakan pertanahan metropolitan.

Keberhasilan penerapan Bank Tanah di Indonesia banyak ditentukan oleh political will pemerintah dan parlemen untuk mengeluarkan regulasi (aspek politik hukum) dan kebijakan (aspek politik) terutama menyangkut kelembagaan, kewenangan dan pembiayaan Bank Tanah. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya program Bank Tanah dalam Rancangan Undang Undang Pertanahan dimana Bank Tanah bertujuan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Di samping itu dalam Rancangan Undang Undang Pertanahan Bank Tanah berwenang memperoleh, mengelola, menyediakan, mendistribusikan tanah kepada pihak ketiga sesui dengan tujuan Bank Tanah dan mengelola keuangan dan asset secara mandiri.

Sebagai instrumen yang menunjang pembangunan, Bank Tanah dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan beberapa indikator seperti kepastian lahan bank dari sisi lokasi dan luas area (land avorlability), memaksimalkan penurunan harga (price mechanisme), proses ganti ruginya (conpensation and warranty) kecepatan dalam penyediaan tanah (lead time) yang lancar dan minimnya kasus tanah sengketa (land dispute).

Dalam konteks ini pemerintah sebagai penguasa dan regulator memenuhi peran penting dan strategis untuk menyelesaikan penerapan Bank Tanah demi mewujudkan amanat konstitusi "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat".

Amanah UUD 1945 itu diturunkan ke UUPA No. 5/1945 khususnya Hak Menguasai Negara untuk mencapai efektivitas dan efesiensi kerja Bank Tanah diperlukan manajemen dan administrasi pertanahan nasional yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip GGG (Good Goverment Governance) dan GCG (Good Corporate Governance) serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten sebab masalah manajemen dan administrasi pertanahan selama ini justru menjadi salah satu sumber masalah pertanahan di negara ini.

Penulis adalah Ketua Pengurus Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan USU, UMSU dan UNPRI.